Swaranews.com - Humas Pemerintah tidak menunjukkan sensitifitas dan terintegrasi dalam kondisi Indonesia yang serba anomali, khususnya selama pandemi Covid-19. Selama setahun lebih terjadi simpang siur informasi Covid-19 yang tidak terkelola dengan baik.
Hal itu dikatakan oleh Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul kepada Swaranews.com.
Baca Juga: Dinilai Gudangnya Inovasi, SAKIP dan e-Planning Ala Surabaya Diadopsi Kabupaten Magetan
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya serta sesama masyarakat pun tidak berjalan baik.
"Hal itu berdampak pada kegamangan akan kebenaran informasi Covid-19 yang diterima masyarakat baik dari media massa maupun media sosial. Masyarakat bingung mana informasi Covid-19 yang benar," tutur Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Pria yang akrab disapa Jamil ini menyampaikan bahwa dalam kondisi demikian, humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah seharusnya aktif memberikan informasi alternatif yang berkualitas dan kredibel.
"Namun hal itu tidak dilakukan humas pemerintah dengan baik karena tidak terorganisir dengan baik. Padahal, humas pemerintah selama ini dikoordinir oleh Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," tetangnya.
Sayangnya, lanjut Jamil, Bakohumas belum mampu menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas perguruan tinggi negeri (PTN).
Baca Juga: Mudahkan Pelayanan Publik, Pemkot Surabaya Sederhanakan SPBE jadi Dua Aplikasi
"Hal itu terjadi karena Kemenkominfo kurang memberi peran pada Bakohumas. Kemenkominfo terkesan lebih dominan mengurus tools (teknologi), bukan kontennya. Padahal, konten seharusnya lebih penting dan dominan daripada toolsnya," papar penulis buku Riset Kehumasan ini.
Jamiluddin menegaskan, akibatnya, fungsi komunikasi yang seharusnya lebih menonjol dalam situasi membanjirnya berbagai informasi, termasuk Covid-19, menjadi tidak terealisir.
"Peran utama mengelola informasi dan komunikasi dengan sendiri sulit diwujudkan Untuk mengaktifkan peran humas pemerintah, mau tidak mau, Kemenkominfo harus mengambalikan Bakohumas pada fungsinya yang sesungguhnya," tegasnya.
Jamil mengharapkan agar Bakohumas diberi peran besar untuk menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas PTN. Konsekuensinya, Kemenkominfo harus mengubah orientasi dari tools (teknologi) kembali ke konten.
Baca Juga: Walikota Eri Cahyadi Akan Evaluasi Kinerja Pejabat Pemkot Surabaya Tiga Bulan Sekali
"Dengan begitu, Kemenkominfo kembali memperkuat Bakohumas untuk mengkoordinir aktifitas humas pemerintah dengan memperbanyak komunikasi (konten) daripada mengurus informatikanya (tools)," sambungnya.
Masalahnya, masih kata Jamiludiin Ritonga, apakah menkominfo mau menggeser orientasi dari tools ke konten ? Selama masih itu orientasinya, pastilah Bakohumas akan mandul dalam mengkoordinir humas pemerintah.
"Akibatnya, humas pemerintah tidak terintegrasi dalam bekerja, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19," pungkasnya. (mar)
Editor : redaksi
