Swaranews.com - Meskipun telah berlangsung hampir dua bulan penanganan virus Covid 19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun kalangan legislatif, khususnya bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tidak ada sinergi antara kedua belah pihak.
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Badru Tamam bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah diajak koordinasi atau informasi resmi dari Pemerintah Kota Surabaya terkait penanganan virus Covid - 19 ini.
Baca Juga: Dinkes Surabaya Sesuaikan Jam Operasional Puskesmas dan Labkesda selama Libur Lebaran
"Untuk itu kami Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya secara resmi hari ini akan berkirim surat ke pimpinan dewan yang isinya, meminta pimpinan DPRD Kota Surabaya segera membentuk tim pemantau penanggulangan Covid-19 yang selama pandemi ini telah disosialisasikan di tengah masyarakat," paoar Badru Tamam di ruang Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Selasa (24/3/2020).
Didampingi anggota Fraksi PKB lainnya, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya ini menegaskan bahwa sebagai legislator pihaknya sangat berharap ada sinergi dari Pemkot Surabaya kedepannya. Badru Tamam juga meminta pimpinan DPRD kota Surabaya untuk melakukan pengawasan tergadap penggunaan APBD terkait Covid -19.
Baca Juga: Kasus DBD di Kota Surabaya Terkendali Pemkot Surabaya Libatkan KSH dan Kader PKK Kendalikan Kasus
"Fakta penggunaan dana cadangan daerah sebesar tiga belas miliar yang disalurkan lewat Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada masyarakat harus merata dan sesuai dengan kebutuhan di tempat-tempat terdampak," pinta Camelia Habiba,
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya. Laila Mufida, menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya tetap melakukan fungsi pelayanan Budgeting Legislasi dengan tetap melakukan rapat-rapat menggunakan sistem online.
Baca Juga: Dewan Ingatkan Struktur Bangunan Rumah Sakit Surabaya Timur Agar Tahan Gempa
"Terutama rapat koordinasi terkait Covid -19," tegasnya. (mar)
Editor : redaksi
