_copy_400x300_1.jpeg)
Swaranews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfasilitasi pertemuan antara warga RW 3 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Melalui pertemuan ini, pemkot berharap permasalahan mengenai lahan tanah yang dihuni warga tersebut bisa dicarikan solusi terbaik. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memimpin forum pertemuan yang berlangsung di ruang sidang Sekda Balai Kota Surabaya, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Satpol PP Surabaya Berhasil Amankan Puluhan Botol Minuman Beralkohol selama Ramadan
"Kewajiban kita (pemkot) tentu mendengarkan aspirasi dari warga, kita tampung, kita lakukan mediasi. Karena mengedepankan kekeluargaan itu yang paling penting," kata Wawali Armuji di sela kegiatan forum.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, Arief Boediarto menilai, bahwa permasalahan yang muncul antara warga RW 3 Gundih dengan PT KAI adalah reaksi spontanitas. Pihaknya berharap, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin.
"Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, harus berpikir dingin. Karena memang peran-peran kami (Pemkot Surabaya) saat ini adalah untuk menemukan solusi sesuai harapan, ide-ide Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) seperti itu," kata Arief.
Baca Juga: Siap Sambut Pengunjung, KBS Hadirkan Berbagai Atraksi dan Hiburan Selama Libur Lebaran
Pihaknya memastikan, akan terus memfasilitasi warga maupun PT KAI dalam menyelesaikan permasalahan ini. Menurut dia, setiap permasalahan itu tentu saja bisa dicarikan solusi terbaik.
"Jadi justru jangan ada kemudian pihak-pihak yang mengompori. Kita tidak ingin seperti itu. Kita harapkan Surabaya tetap aman, tertib dan nyaman," tuturnya.
Baca Juga: Kemenpan RB Jadikan Surabaya Percontohan dan Tempat Belajar WBK dan WBBM
Di sisi lain, Arief juga mengharapkan kepada stakeholder terkait agar dapat memperhatikan aspek sosial masyarakat. Yakni, dengan cara memperhitungkan, mempersiapkan dan merencanakan langkah terbaik apa yang akan ditempuh selanjutnya.
"Nah, ketika stakeholder terkait akan melaksanakan semacam pembangunan atau apa, mereka (warga) juga harus dipikirkan. Itu yang kami harapkan seperti itu," tandasnya. (mar)
Editor : redaksi
