JAPRI Jatim Minta Kejati Selidiki Pembangunan Gedung DPRD Kota Surabaya

Redaksi 58 Kali Dilihat 0 Komentar

JAPRI Jatim  Minta Kejati Selidiki Pembangunan Gedung DPRD Kota Surabaya

Swaranews.com - Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (JAPRI) wilayah Jawa Timur menduga adanya indikasi bagi-bagi duit dari hasil pembangunan Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Menurut Zainudin, S.H.I selaku Koordinator Wilayah JAPRI Jatim bahwa pihaknya telah berkirim surat terbuka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang isinya meminta agar Kejati Jatim untuk segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait pembangunan Gedung Baru DPRD Surabaya yang diduga ada indikasi bagi-bagi uang kepada pihak tertentu secara tuntas tanpa tebang pilih.

"Setelah mencermati perkembangan aktual terkait dengan proyek pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Surabaya pada tahun 2018 lalu yang dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender PT. Tiara Multi Teknik dengan kontrak satuan bernomor 641.6/5690.34/436.7.5/2017 tertanggal 20 oktober 2017 dengan nilai awal sebesar Rp 55.073.049.941 kontrak di addendum dan dengan addendum 4 kontrak nomor 641.6/6400.1- BG/ADD-IV/436.7.5/2018 tertanggal 21 Desember 2018 dengan nilai Rp 54.124.520.000," paparnya, Rabu (4/11/2020).

Zainudin menyatakan JAPRI Jawa Timur sangat menyesali tindakan koruptif oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Kota Surabaya.

"Untuk itu kami meminta para Aparat Penegak Hukum untuk dapat menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap konsisten terhadap asas setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukuman," tegasnya.

Zainudin menyebutkan bahwa pihaknya meminta agar Kejati Jatim segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau terkait dengan proyek pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Surabaya. Mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pemenang lelang, hingga Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Bahkan Ketua DPRD Surabaya pada waktu itu.

"Kami meminta kepada BPK RI untuk segera dapat melakukan audit ulang atas Proyek Pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Surabaya," terangnya.

Selain itu, JAPRI Jatim juga meminta kepada PPATK untuk melakukan pemeriksaan ulang adanya dana yang mengalir ke pihak-pihak tertentu terkait dengan Pembangunan Gedung DPRD Kota Surabaya.

"JAPRI Wilayah Jawa Timur akan terus melakukan pengawalan terhadap setiap proses hukum yang berjalan dan penelurusan proyek Pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Surabaya untuk mencari bukti-bukti tambahan," pungkas Zainudin.

Sementara itu, pihak Kejati Jatim belum bisa dimintai konfirmasinya. Provost Satuan Pengamanan Kejati Jatim, Wahyu menyatakan bahwa Kasi Penkum Kejati Jatim belum bisa ditemui, hanya dua orang perwakilan JAPRI Jatim yang boleh masuk.

"Biasanya nanti kalau yang ngirim surat diajak audiensi baru wartawan diperbolehkan masuk," terangnya. (mar)

Tinggalkan Komentar