Swaranews.com – Proyek pembangunan Gedung Labkesda Kabupaten Jeneponto, yang berlokasi di Jalan Kesehatan No. 8 Bonto Sunggu, Kecamatan Binamu dengan nomor Kontrak 000.3.3/98/Dinkes/Yankes/Dak Fisik/VII/2024, dengan nilai anggaran sebesar, Rp.9.705.763.739.
Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut diduga mengabaikan unsur keselematan dan kesehatan pekerja sehingga dinilai melabrak peraturan mentri tenaga kerja dan transmigrasi
Baca juga: Bupati Jeneponto Tinjau Langsung Kondisi Sekolah dan Serap Aspirasi Siswa
Dari hasil Pantauan rekan media dilapangan nampak terlihat para pekerja proyek tersebut tak ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD)
Proyek tersebut bersumber dari dana DAK dengan alokasi tahun anggaran 2024 dengan penyedia CV Algaisa Utama dan kosultan pengawas PT Mifta Multi Design
Padahal sudah jelas dalam aturan yang berlaku ada 5 pelindung kesehatan kerja yang wajib dipatuhi oleh para pekerja proyek baik buruh maupun tukang yakni sarung tangan, sepatu kerja, masker, rompi dan helm.
Baca juga: Pemkab Jeneponto Bahas Rencana Pembamgunan Industri Pakan Ternak
Kewajiban menggunakan alat pelindung diri Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
Sekaitan dengan itu menurut Salah satu pekerja yang tidak maingin disebut namanya mengaku dirinya dan pekerja lain tidak diberi pakaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), padahal proyek tersebut sudah berjalan cukup lama.
Baca juga: Pemkab Jeneponto Ajak Warga Nobar Final Piala Dunia 2026 di Stadion Turatea
Selanjutnya, Dalam Pasal 2 menyebutkan, bahwa penyediaan APD yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berlaku untuk semua pekerja secara gratis adalah pengusaha yang bersangkutan, dan jika ada APD yang ternyata tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, maka pekerja berhak mengajukan keberatan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2).
Namun sangat disayangkan oleh pihak kontraktor atau pelaksana kegiatan Saat ingin dikonfirmasi terkait hal ini, yakni orang kepercayaan pelaksana proyek tersebut, Muhammad Takbir Takko, bukannya melayani dengan baik tetapi malah bertanya kepada salah satu rekan wartawan dengan bahasa, Apa nuboya kau' ( Apa nucari kamu ) sambil menatap satu persatu rekan media sembari pergi meninggalkan rekan media tak tau entah kemana.
Editor : amar