Swaranews.com - Maraknya aksi kekerasan di lingkungan pendidikan di Kota Surabaya tidak dapat dianggap sebagai kejadian yang biasa dan dibiarkan begitu saja. Beberapa kejadian akhir - akhir ini di SMK Gloria 2, kasus ALF siswa SMA Swasta Siwalankerto dan lainnya harus segera mendapat perhatian khusus dari pihak - pihak terkait.
Hal itu disuarakan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya melalui rilis yang ditanda tangani oleh Plt Ketua, Shobikin,S Sos.,M.M dan Plt Sekretaris, Abdul Ghoni tertanggal 12 November 2024.
Baca juga: Dispendik Pastikan MPLS Berjalan Kondusif dan Ramah Anak
"Bagi kami, tindak kekerasan, bullying dan premanisme di lingkungan pendidikan sangat menghambat tumbuh kembang proses pembelajaran peserta didik dan merusak iklim sekolah yang aman dan nyaman," ungkap Plt Ketua DPD PSI Kota Surabaya, Shobikin.
Dia menegaskan, apapun
bentuknya, tindak kekerasan di lingkungan sekolah juga dapat merusak mental, prestasi dan
kehidupan siswa. Bahkan ketika praktek premanisme, perundungan dan tindak kekerasan lainnya dibiarkan tentu akan dapat merusak nilai luhur demokrasi dan kewarganegaraan.
Baca juga: KPPRA Indonesia Apresiasi Pelaksanaan MPLS di Kota Surabaya
"Untuk itu, kami dari Partai Solidaritas Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengutuk keras pelaku tindak kekerasan dalam berbagai bentuknya di lingkungan
pendidikan di Kota Surabaya.
2. Mendesak pihak- pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah Kota
Surabaya untuk menindak tegas para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku agar ada
efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat Kota Surabaya," beber Shobikin.
PSI mengimbau kepada pihak penyelenggara pendidikan (sekolah) untuk senantiasa lebih
proaktif dengan melakukan aksi kongkrit sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan di
sekolah masing - masing.
Baca juga: Siswa Baru Dibekali Literasi Digital, Antinarkoba, hingga Cek Kesehatan Gratis
"Kami mengajak semua komponen masyarakat Kota Surabaya untuk berkolaborasi bersama dalam melawan tindak kekerasan, termasuk perundungan dan premanisme di
lingkungan pendidikan di Kota Surabaya," tuntas Shobikin.
Editor : amar