Swaranews.com – Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horizon Makassar ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto,H.Arifin Nur . Dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya peran strategis pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan daerah.
Baca juga: Bupati Jeneponto Tinjau Langsung Kondisi Sekolah dan Serap Aspirasi Siswa
"Dengan peningkatan kapasitas ini, kami berharap seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Hasilnya, masyarakat Jeneponto dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung," ujar H.Arifin Nur ,SH.,MH.
Peserta dan Materi Bimtek
Bimtek ini diikuti dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jeneponto. Selama tiga hari, peserta akan mendalami materi seperti:
Baca juga: Pemkab Jeneponto Bahas Rencana Pembamgunan Industri Pakan Ternak
Peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa, Strategi pengadaan efektif, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan, dan Pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Irwan Abdullah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan, sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan minim risiko penyimpangan.
Baca juga: Pemkab Jeneponto Ajak Warga Nobar Final Piala Dunia 2026 di Stadion Turatea
"Kami yakin melalui pelatihan ini, peserta akan lebih memahami tata kelola pengadaan yang benar, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan," ungkapnya
Kegiatan ini juga menampilkan narasumber berpengalaman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuanganku dan Pembangunan (BPKP). Para narasumber memberikan wawasan praktis yang relevan dengan tantangan pengadaan di daerah. (Mht)
Editor : redaksi