Swaranews.com — Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Penyerahan SK dilakukan secara simbolik oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila, Senin (28/4/2025), disaksikan sejumlah pejabat Pemkot dan DPRD Surabaya.
Dalam upaya modernisasi administrasi, SK pengangkatan kali ini diberikan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga digital untuk mempermudah akses dan pengelolaan data kepegawaian.
Baca juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin
Para pegawai yang menerima SK ini mayoritas adalah tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Bahkan, ada di antaranya yang menunggu lebih dari 15 tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi perjuangan panjang para tenaga honorer tersebut. Ia mengingatkan bahwa perubahan status ini harus menjadi pemicu peningkatan kinerja dan profesionalisme.
"Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya," tegas Yona saat ditemui usai acara.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, perjalanan panjang para tenaga honorer merupakan bukti nyata dedikasi dan kesabaran luar biasa. Oleh sebab itu, status baru sebagai PPPK harus dijadikan momentum untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Surabaya.
Baca juga: Surabaya Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Penyakit Zoonosis
"Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus menjadi pelecut semangat," imbuhnya.
Yona juga menegaskan bahwa PPPK memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari aparatur negara, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawasi kinerja PPPK agar selaras dengan semangat reformasi birokrasi.
Lebih lanjut, Yona mendorong dinas-dinas terkait untuk aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala, serta menjalin koordinasi intensif dengan DPRD Surabaya, terutama dalam implementasi program-program kerakyatan.
Baca juga: Dorong Edukasi Green Energy, Pemkot Surabaya Hadirkan Living Lab Energi Terbarukan di KRM
"Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi," pungkasnya. (Mar)
Editor : redaksi