Swaranews.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya mendesak seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk segera menggunakan dana simpanan mereka guna mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan (nakes), khususnya dokter dan perawat.
Dorongan ini mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) Komisi D bersama 63 kepala puskesmas se-Surabaya, Selasa (4/11/2025), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah. Rapat tersebut fokus pada evaluasi pelayanan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, baik dari APBD maupun pendapatan BLUD.
Baca juga: Anas Karno Dorong Pelayanan Publik yang Cepat, Responsif dan Humanis
Anggota Komisi D, Imam Syafii, menyoroti bahwa pelayanan kesehatan di lapangan terganggu akibat ketersediaan nakes yang minim. "Kami mencatat masih ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di berbagai puskesmas. Hal ini jelas berpengaruh pada pelayanan warga," ujar Imam.
Mengingat proses penambahan nakes melalui usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) kepada pemerintah masih membutuhkan waktu yang panjang, Imam Syafii menyarankan solusi sementara. Ia mendorong puskesmas yang memiliki saldo besar—bahkan ada yang tabungannya mencapai Rp2 miliar—untuk segera meng-hire tenaga medis tambahan dengan dana BLUD.
"Jadi selama bisa ditanggung dari dana BLUD, mestinya tidak perlu menunggu APBD," tegas Imam. Ia menambahkan, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi ringan fasilitas tanpa membebani anggaran kota.
Soroti Ketimpangan Pendapatan dan Prosedur BPJS
Selain isu nakes, rapat juga membahas beberapa persoalan lain. Imam Syafii meminta puskesmas meratakan informasi mengenai prosedur layanan BPJS gratis, termasuk cara mengurus keanggotaan atau penonaktifan BPJS, dengan memasang panduan yang jelas.
Baca juga: DPRD Surabaya Pertegas Semua Anak Usia Sekolah Bisa Tertampung di SPMB 2026
Tak hanya itu, ia juga menyoroti masalah pengadaan susu khusus balita berkebutuhan khusus yang mereknya tidak sesuai dengan resep dokter rumah sakit rujukan. "Kalau ternyata tidak cocok dan bisa menimbulkan efek kesehatan, sebaiknya dibelikan susu sesuai rekomendasi dokter," tandasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, mengungkapkan adanya ketimpangan pendapatan antar-puskesmas. "Ada puskesmas yang pendapatannya mencapai Rp5 sampai Rp6 miliar per tahun, seperti Puskesmas Sidotopo Wetan dan Simo Mulyo. Tapi ada juga yang hanya sekitar Rp800 juta karena wilayahnya kecil," jelas Michael. Meskipun demikian, ia mengapresiasi inovasi yang dilakukan sejumlah puskesmas, terutama dalam pelayanan lansia dan kesehatan anak.
Menutup rakor, Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memetakan kemampuan finansial tiap puskesmas, termasuk pendapatan, belanja, dan sisa lebih pembiayaan (Silpa).
Baca juga: Wawali Armuji: Pancasila adalah Jangkar Moral Bangsa
"Dengan begitu, kita bisa menentukan mana puskesmas yang perlu dukungan tambahan dari APBD," kata Luthfiyah. Komisi D berkomitmen untuk terus mengevaluasi agar seluruh puskesmas di Surabaya semakin mandiri dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Mar)
Editor : redaksi