Swaranews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan blunder. Kali ini Jokowi melalui video mempromosikan makanan Indonesia, yang salah satunya bipang ambawang (panggang babi) dari Kalimantan.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, sebelumnyaa, Jokowi juga melakukan blunder dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya mengenai benci produk asing.
Baca Juga: Presiden Jokowi Cek Harga Bahan Pangan di Pasar Wonokromo Surabaya
"Hal semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden, termasuk Tim Komunikasinya, sangat selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari istana. Mereka harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif dari setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi," ujar Jamiluddin di Jakarta, Minggu (9/5/2021).
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menyampaikan bahwa hal yang sama juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus diseleksi sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.
"Kasus promosi bipang ambawang misalnya, sangat tidak sesuai disampaikan di bulan ramadhan. Komunikasi seperti ini sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa," urai Jamiluddin.
Penulis buku "Tipologi Pesan Persuasif" ini menjelaskan, karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam.
"Memang ada upaya pelurusan atas apa yang disampaikan Jokowi, namun tetap saja tidak menolong. Justru hal itu dinilai masyarakat hanya sebuah pembenaran," sebut M. Jamiluddin Ritonga.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Langsung Kabar Gembira Ini
Dirinya menegaskam kalau pembenaran semacam itu terus dilakukan, dikhawatirkan akan memunculkan masyarakat lebih luas. Disini perlu kebesaran jiwa Presiden Jokowi mengakui kesalahan dengan meminta maaf kepada umat Islam.
"Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga orang-orang di ring satu dan tim komunikasi presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri diluar agenda presiden," bebernya.
Dalam komunikasi politik, lanjut Jamiluddin, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Pastikan Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
"Dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan," sambungnya.
Jamil menyebutkan bahwa kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis. Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya.
"Untuk itu, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satu dan tim komunikasinya, agar blunder seperti itu tidak terulang kembali," tutup M. Jamiluddin Ritonga. (mar)
Editor : redaksi
