Puluhan Emak - Emak Tegalsari Wadul DPRD Surabaya

avatar swaranews.com
AH Thony (kemeja putih) saat menerima puluhan emak-emak bersama Ajeng Wira Wati. (Tim Mbesuel)
AH Thony (kemeja putih) saat menerima puluhan emak-emak bersama Ajeng Wira Wati. (Tim Mbesuel)

Swaranews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, A. Hermas Thony bersama Wakil Ketua Komisi D, Ajeng Wira Wati menerima kedatangan puluhan emak-emak yang datang langsung ke gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Surabaya tersebut.

Emak - emak yang berasal dari Kelurahan Tegalsari Surabaya ini mengadukan terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum mereka terima.

Baca Juga: Ketua Kadin Surabaya Usulkan 10 Terobosan untuk THR dan TRS

"Mereka mengeluhkan bantuan PKH. Ada yang dulunya dapat sekarang tidak. Kemudian ada yang sampai sekarang enggak dapat tetapi dapat Kartu ATM," ujar AH Thony, Senin (18/4/2022).

Dia menyampaikan bahwa mereka juga mengeluhkan sering terjebak dalam antrian panjang. Mereka mengira termasuk  bagian masyarakat penerima bantuan. Namun ternyata kosong.

"Karena tidak ada penjelasan secara konkrit dari pendamping," terang Thony.

Thony menjelaskan, setelah dicek beberapa Emak-emak sebenarnya masuk dalam sampling. Kendati begitu, ada sebagian terputus sejak tahun 2001. Sehingga jadi masalah karena tidak disampaikan oleh pendamping.

Baca Juga: Peduli dan Ramah Lingkungan PKS Kota Surabaya Sebar Paket Hewan Kurban Idul Adha 1445H Pakai Kemasan

"Kelihatannya, pendamping PKH tidak kooperatif dan tidak memiliki tanggung jawab, menyalurkan informasi ke warga masyarakat yang berstatus PKH," beber Thony.

Legislator asal Fraksi Partai Gerindra ini menduga pendamping bingung. Sebab ada yang mengurus beras, minyak dan uang. Maka yang terjadi mereka saling lempar tanggung jawab.

"Manajemen Kementerian Sosial dan Dinsos dirapikan supaya tidak merepotkan," saran Thony.

Baca Juga: DPC Demokrat Kota Surabaya Berbagi Daging Kurban

AH Thony yakin banyak kasus seperti ini di lapangan. Maka pihaknya mendorong supaya pihak terkait memberikan kepastian. Begitu pula dengan sosialisasi, Dia mengingatkan supaya lebih konkret dan masif pada masyarakat penerima PKH.

"Sudah ini saya foto, sampling ini kan kelihatan. Ini hanya sebagian saja dari warga datang ke dewan," tukasnya. (mar)

Editor : redaksi