A.H. Thony : Selamatkan Generasi Bangsa

avatar swaranews.com

Swaranews.com - Belum selesai kemarin masyarakat mengadu saat putra-putrinya masuk ke sekolah negeri, mereka ditawari membayar 10 sampai 70 juta rupiah. Belum lagi mereka dihadapkan pada sistem jumlah penerimaan untuk kuota prestasi. Kemudian zonasi dan afirmasi yang belum jelas.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony di ruang keejanya, kemarin. Dia menjelaskan bahwa sekarang yang sudah masuk ke sekolah negeri, masyarakat dihadapkan kepada permasalahan yang lebih berat, khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Jadi masyarakat di Surabaya yang masuk kategori MBR masih dibebani untuk membayar seragam yang lebih dari 2 juta hingga tiga juta rupiah. Hal ini dialami oleh masyarakat Surabaya yang anaknya diterima di SMA negeri dan sederajat," ujarnya Selasa (12/7/2022).

Thony menyebutkan, lebih dari 15 warga masyarakat yang mengadu kepada dirinya. Mereka minta solusi untuk pembayaran tersebut. Sebab mereka ini ada yang penghasilannya cuman 750 ribu rupiah sebagai asisten rumah tangga. Ada juga yang berpenghasilan tak menentu.

"Dari sekian masyarakat yang tidak tercover itu, ada yang tidak termasuk MBR tetapi mereka benar-benar orang gak mampu. Namun mereka tidak mau ngurus MBR mereka hanya ingin minta solusi untuk bisa mengangsur pembayaran dimaksud," papar Thony.

Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini mengharapkan agar terhadap orang yang tidak masuk ke MBR tapi benar-benar tidak mampu ini, menjadi perhatian Pemkot Surabaya.

"Harapan kami ada penanganan-penanganan insidentil terkait di luar data yang ada. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mampu, ya mohon dipertimbangkan. Ada kuota bagi mereka.yang benar-benar tidak mampu," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyayangkan sikap Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini tidak nampak ada kebijakan bahwa bagi warga tidak mampu dengan di dukung data-data yang ada. Meskinya ada sebuah kesinambungan bahwa kita mendorong agar masyarakat tidak putus sekolah. Supaya ke depan kita memiliki generasi yang cerdas.

"Kita disini tidak memiliki kedaulatan pendidikan. Perlu disisir lebih detail masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah demi kelangsungan pendidikan putra-putri mereka yang merupakan generasi penerus bangsa ini," saran A H. Thony. (mar)

Editor : redaksi