Josiah Michael : Selama Ini Alur Pembuatan Oerda Kita Belum Sesuai

avatar swaranews.com

Swaranews.com - Kehadiran tenaga ahli Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., bersama biro hukum Pemkot Surabaua ke Komisi A DPRD Kota Surabaya, membawa pencerahan dalam pelaksanaan Pansus Produk Hukum Daerah.

Menurut Josiah Michael selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya bahwa selama ini ada ketidaksinkronan dalam alur pembentukan Perda di Kota Pahlawan ini.

"Kita ini tadi membahas Panitia Khusus (Pansus) Raperda produk hukum daerah. Surabaya ini adalah satu-satunya kota besar yang belum memiliki Raperda produk hukum daerah," ujarnya, Selasa (18/7/2022) di gedung DPRD Kota Surabaya.

Josiah menerangkan bahwa dari hasil diskusi hari ini, pihaknya akan memperbaiki sistemnya. Pada produk hukum tersebut, pihaknya akan membahas hal-hal yang mengatur alur pembahasannya.

"Mulai dari Raperda inisiatif DPRD maupun Pemkot Surabaya. Karena banyak sekali alur yang belum sesuai dengan Permendagri. Maklum karena memang kita memang belum menyelesaikan Raperda produk hukum tersebut," bebernya.

Legislator asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ini menyampaikan bahwa kehadiran Dr. Rusdianto Sesung adalah sebagai tenaga ahli. Karena pada saat pembahasan Raperda kemarin, pihaknya juga meminta pendapat tenaga ahli tersebut.

"Doktor Sesung adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang pada pembahasan Raperda kemarin kita juga meminta pendapatnya selaku tenaga ahli,' papar Josiah.

Josiah menyatakan bahwa hal ini mengembalikan marwah Bapemperda DPRD Kota Surabaya. Karena selama ini alur pembuatan Perda kita ini belum sesuai. Ada beberapa yang masih "miss".

"Jadi disini ada penyempurnaan, salah satunya adalah Ketua Bapemperda busa menjalankan fungsinya," urainya.

Mengutip yang disampaikan oleh Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., bahwa Ketika Raperda itu sudah disahkan melalui sidang Paripurna, Walikota dikasih waktu 30 hari untuk tanda tangan. Apabila dalam 30 hari Walikota tidak tanda tangan, maka putusan itu sudah bisa diundangkan.

"Hal terpenting adalah mengembalikan fungsi legislasi dari DPRD Kota Surabaya," tuntas Josiah Michael. (mar)

Editor : redaksi