DPRD Surabaya Harapkan Dinas Terkait Untuk Jemput Bola Layanan

avatar swaranews.com

Swaranews.com - Seiring dengan Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi Tahun 2022 di 31 Kecamatan yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya, hari ini mendapatkan apresiasi positif dari wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.

Namun demikian Anas Karno menyayangkan tidak siapnya salah satu dinas, saat warga hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dia menyampaikan pada saat warga itu hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tetapi, hingga hari ini tagihan PBB yang tahun 2022 belum banyak yang sampai ke warga. Sedangkan warga ditempat tersebut sangat antusias untuk menyelesaikan pembayaran PBBnya.

"Oleh karena itu saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Bapeda agar menjemput bola. Karena banyak warga yang hendak membayar pajaknya. Nah kalau terhambat seperti ini, berarti juga menghambat masuknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sendiri," ungkap Anas, Rabu (24/8/2022) di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi, harus diimbangi dengan kesiapan pemkot, dalam hal ini dinas terkait juga haus sigap dalam mengupdate data. Sehingga bisa gayung bersambut.

"Kalau seperti ini, warga siap bayar PBB. Tapi tagihannya belum keluar. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan dinas tersebut," sergah Anas.

Anas Karno menyebutkan bahwa dalam pantauannya hari ini di wilayah Kelurahan Kendangsari tadi dirinya tidak melihat satupun petugas dari Dispenda. Padahal petugas dari beberapa dinas yang lain ada.

"Yang namanya baksos dari layanan terintegrasi Pemkot Surabaya, seharusnya semua perwakilan dari dinas--dinas terkait itu ada," urainya.

Anas menyarankan, jangan sampai antusias warga sudah bagus, namun malah dinasnya gak siap, atau malah gak datang. Ini yang patut disayangkan.

"Harapan kami perwakilan dispenda itu ada. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Apalagi terkait pembayaran, ini kan sayang. sehingga menjadi terhambatnya PAD Kota ini. Meskipun nanti kalau tagihan sudah selesai, masyarakat bisa membayar di Bank Jatim. Tapi seharusnya ini tidak terjadi," harap Anas Karno. (mar)

Editor : redaksi