Swaranews.com – Anggaran penanganan banjir tahun 2023 di Kota Surabaya mengalami kenaikan. Menanggapi hal itu, Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap tidak ada revisi lagi dalam program pembangunan kota.
“Jadi tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Walikota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Makanya pasca dua Walikota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir,” ujar Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (10/10/22).
Keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) dalam melaksanakan sistem drainase untuk mencegah terjadinya genangan dan banjir. Dalam kebijakan itu tampak menggunakan anggaran yang tidak tanggung - tanggung.
Pada tahun 2022 Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 541,1 Miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan diantaranya Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.
Direncanakan pada tahun 2023 Anggaran akan meningkat sebesar Rp 867 Miliar. Sistem Drainase Perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.
"Anggaran sebesar Rp 867 miliar itu total yang meliputi, drainase, box culvert, Yudit atau saluran air kecil maupun besar, dan kami berharap ditengah kota juga harus banyak dipasang box culvert," terang Baktiono.
Legislator senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, contohnya di Jalan Embong Malang dimana ada gorong-gorong sejak zaman Belanda. Jadi Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap petugas DSDABM Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota.
“Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” papar Baktiono.
Dia menyampaikan DSDABM Surabaya juga diminta untuk menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.
“Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung,” tegas anggota dewan empat periode ini.
Baktiono kembali mengatakan, saluran kecil di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert.
“Kan box culvert bisa dipasang di tengah-tengah gang, jadi bukan dipinggir gang. Nah kami berharap kenaikan anggaran di 2023 tersebut bisa mencakup pembangunan box culvert sampai ke gang-gang kampung,” pungkasnya. (mar)
Editor : redaksi
