Politisi PDI Perjuangan Dorong Pemkot Surabaya Maksimal Serap APBD

avatar swaranews.com

Swaranews.com - Tepat 10 Nopember 2022, DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan APBD tahun 2023. Tahun depan  kekuatan belanja sebesar Rp 11,2 triliun yang akan diampu oleh pemerintah Kota Pahlawan ini dan 40 persen dari kekuatan belanja tersebut, diprioritaskan untuk pemberdayaan UMKM.

Anas Karno Anggota DPRD Kota Surabaya mendorong agar anggaran tersebut terserap secara maksimal dan tepat sasaran.

"40 persen anggaran untuk pemberdayaan UMKM dari APBD 2023, diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM. Yang tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya," ujarnya, saat mengunjungi pelatihan UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini menyampaikan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya guna penyerapan anggaran UMKM agar lebih maksimal dan tepat sasaran.

"Diantaranya menggelar pelatihan yang diikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran. Dengan begitu para pelaku UMKM di Surabaya bisa mandiri nantinya," papar Anas Karno.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya juga menyebutkan, 
melalui Perda Perseroda PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang sudah disahkan, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp 10 milyar di tahun 2022 dan Rp 50 milyar di tahun 2023.

"Penyertaan modal tersebut penggunaannya diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU," tegas Anas.

Untuk itu supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas Karno meminta supaya BPR SAU melakukan intens melakukan sosialisasi.

"Hal ini penting agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol atau rentenir dengan bunga tinggi.  Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang," urainya.

Anas Karno menyatakan bahwa Komisi B DPRD Surabaya akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023.

"Sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM. Sehingga ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi," tutup Anas Karno.

Pemberdayaan UMKM di Surabaya mendapat dukungan dari legislatif Provinsi Jawa Timur. Yordan M Bataragoa legislator PDIP DPRD Provinsi Jatim, yang turut hadir di pelatihan UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo berharap, UMKM di Surabaya bisa naik kelas.

"Penghasilannya meningkat, omzetnya meningkat. skala produksinya meningkat. Kemudian berkembang usahanya, penasarannya baik dan semakin naik. Tujuan akhirnya naik kelas dengan kesejahteraan yang meningkat pula," terangnya.

Yordan mengakui tidak mudah menjadi pelaku UMKM. Tidak sedikit pelaku UMKM mentalnya tidak kuat, kurang ulet dan tidak inovatif.

"Dan ini yang kita coba satu-persatu dibantu melalui pelatihan UMKM di Surabaya," tukasnya. (mar)

Baca Juga: HUT ke-24 APEKSI: Wali Kota Eri Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Kota untuk Kemajuan Bangsa

Editor : redaksi