Anggota Banggar Temukan Keanehan Pada PAK 2023 Kota Surabaya

avatar swaranews.com
M. Maxhmud, Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya. /Foto: Bachan
M. Maxhmud, Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya. /Foto: Bachan

Swaranews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud mengatakan bahwa selururuh pendapatan daerah dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak bumi dan bangunan berpotensi turun.

"Kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk BPHTB pada APBD murni 2022 tercatat Rp 1.478.786.677.737 dan pada PAK naik menjadi Rp 1.650.488.439.171," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Baca Juga: Pansus Sepakat PDAM Surya Sembada Surabaya Tetap Perumda 

Namun Machmud mencatat ada keanehan pada satu poin retribusi daerah yang tercatat kenaikannya 119 persen. Di APBD murni 2022 tercatat Rp 437.737.274.643 dan di PAK menjadi Rp 958.800.905.566. Artinya ada kenaikan 119 persen atau Rp 521. 063.630.914.

"Ini sangat tidak masuk akal sehat. Dalam sejarah Pemkot Surabaya berdiri dan pertama dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, tidak ada kenaikan seperti itu, yakni melebih APBD murni. Ya, baru ini," tegas Machmud.

Legiskstor asal Partai Demokrat ini sempat menanyakan hal ini kepada Ketua Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang juga Sekda Kota Surabaya, Ikhsan agar dijelaskan kok ada angka seperti itu bagaimana.

"Pak Ikhsan belum bisa menjawab dan minta waktu besok (hari ini, red)," ungkapnya.

Jawaban Ikhsan ini tentu saja kurang memuaskan Machmud yang juga mantan pimpinan redaksi (pimred) salah satu media cetak ternama di Jatim ini. Menurutnya, membuat angka ini kan sudah dirapatkan, dan punya argumen.

"Lha kok bisa begitu. Artinya, Tim Anggaran Pemkot Surabaya belum siap menjawab dan memberikan argumen," terangnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Pemilik Gedung Kawasan Wisata Kota Lama Turut Berperan Aktif

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyatakan inilah permainan angka di APBD. Padahal, dirinya sudah mengingatkan agar tak main-main angka. Supaya performa APBD bagus tahu-tahu dinaikkan seperti itu. Tapi faktanya, APBD murni saja tak tercapai.

"Maka saya sarankan jangan main angka seperti itu, nantinya jadi fiktif hanya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja. Kasihan rakyat Surabaya," terang Machmud.

Apa ada koreksi target pendapatan? Machmud mengaku yang dia tanyakan pendapatannya. Belum masuk ke koreksi target.

"Performa semua pendapatan daerah ngedrop. Tidak ada yang bagus," beber Machmud.

Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Dispendukcapil Buat Juknis dan Bimtek Untuk Pemutakhiran Data Penduduk

Dirinya menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah terjun bebas. Target APBD murni 2023 sebesar Rp 5.125.303.235.634. Namun di PAK tengah jalan, menfadi Rp 4.878.455.804.524. Artinya turun Rp 245.847.431.110.

"ini tercatat sampai bulan ini. Kalau sampai akhir tahun, targetnya hanya Rp 4,8 triliun. Maunya begitu, padahal ekonomi mulai membaik," tambah Machmud.

Dia sendiri mengaku heran dan tak tahu apa yang salah di internal Pemkot Surabaya.  Dalam arti, kondisi pemkot tidak sedang baik baik saja. Bahkan, dilakukan rasionalisasi. Anggaran makan minum (mamin) dan semua belanja dipangkas.

" Dilihat dari sini saja semua pendapatan menurun.Apa semua sudah tak percaya bayar pajak," sergahnya.  (mar)

Editor : redaksi