Wali Kota Eri Cahyadi: Tidak Boleh Kampung Tak Ada PJU-nya

avatar swaranews.com
Walikita Eri Cahyadi saat penandatanganan komitmen bersama. Foto: Diskominfo Kota Surabaya
Walikita Eri Cahyadi saat penandatanganan komitmen bersama. Foto: Diskominfo Kota Surabaya
Swaranews.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen untuk menuntaskan banjir dan meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Oleh karena itu, ia bersama jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) menandatangani berita acara setiap kali meresmikan Balai RW di perkampungan Kota Surabaya. 

 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, berita acara itu menjadi komitmen bersama antara pemkot dan RT, RW untuk menuntaskan permasalahan di perkampungan, agar Kota Surabaya menjadi lebih baik ke depannya. Baik dari segi fasilitas umum (fasum), pelayanan, fungsi Balai RW-nya, hingga guyub rukun warganya. 

Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Resmikan Layanan Kesehatan R1N1, Wujud Penerapan ILP di Surabaya

"Karena sudah saya canangkan, bahwa tidak boleh ada lagi kampung yang tidak ada PJU-nya (Penerangan Jalan Umum), ada genangan air atau banjir," kata Wali Kota Eri usai meresmikan Balai RW IX di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Jumat (25/8/2023).

Dirinya ingin, masalah banjir di perkampungan Kota Surabaya harus bisa segera teratasi. Ia menerangkan, komitmen yang tertuang di dalam berita acara itu menjelaskan, bahwa meskipun terjadi hujan deras, tidak boleh ada timbul genangan. 

Baca Juga: Hari Bhakti Adhyaksa ke-64: Kejari Surabaya Beri Kado Legal Opinion pada Transformasi BUMD Surabaya

"Karena itu lah lokasi-lokasi yang ada genangan kita tuangkan di dalam berita acara, ditandatangani bareng kapan mulai dikerjakan. Kalau dikerjakannya tahun 2023, maka harus selesai akhir tahun ini. Kalau dikerjakannya tahun 2024, bulan Maret saya minta selesai," terang Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menegaskan, penandatanganan komitmen bersama dalam berita acara ini harus berjalan sesuai target. Karena itu adalah bagian dari kontrak kinerja jajaran di Pemkot Surabaya. Apabila ada jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) yang ikut menandatangani berita acara tersebut tidak bisa menjalankan sesuai target, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. 

Baca Juga: Sidak Stadion Gelora 10 November, Wali Kota Eri Ajak Masyarakat Ramaikan AFF U-19

"Jadi apa? Ada pertanggungjawaban dari pemkot kepada masyarakatnya, dan ada kepercayaan antara masyarakat dengan pemkot. Kalau sudah ada sinergi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakatnya, maka di situlah pemkot bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, baik itu kemiskinan, pra miskin, pengangguran, genangan air, ataupun PJU," tegasnya. 

Ia menambahkan, sebelum semua permasalahan yang ada di perkampungan itu tuntas, maka pigura tanda tangan berita acara itu jangan sampai diturunkan dari Balai RW. "Karena saya ingin, di Surabaya ini yang bergerak itu masyarakatnya bukan pemkot, yang hanya memerintah dari atas ke bawah. Sehingga data itu dari bawah, tugas kita (pemerintah) menyelesaikan ini, bentuk guyub rukun inilah yang saya bangun di Kota Surabaya," pungkasnya. (mar)

Editor : redaksi