Swaranews.com – Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa keinginan segelintir kader dan mantan kader untuk mengganti Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) masih mengemuka di media. Para dalangnya ingin mengangkat Moeldoko menjadi Ketum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Para dalang yakin, Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Caranya dengan menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa)," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Baca juga: Lucy Kurmiasari: Demokrat Surabaya All Out Menangkan Khofifah-Emil dan Eri-Armuji
Menurut Jamiluddin, keyakinan para dalang tersebut tentu kontra logika.
“Sebab, selama ini popularitas Moeldoko selalu lebih rendah daripada AHY,” kata Jamiluddin.
Dirinya mengungkapkan bahwa elektabiltas Moeldoko juga selalu dibawah AHY. Bahkan dari beberapa survei yang dilakukan lembaga survei, elektabilitas Moeldoko kerap tidak muncul.
“Kalau pun pernah muncul, elektabilitasnya hanya dibawah 1 persen,” ujar Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini
Dengan popularitas dan elektabilitas Moeldoko seperti itu, lanjut Jamiluddin, tentu tidak masuk akal kalau yang bersangkutan akan mampu mengangkat elektabilitas Partai Demokrat pada peringkat dua di Pileg 2024.
Berbeda halnya dengan AHY, tutur Jamiluddin Ritonga, meskipun hanya berpangkat mayor, namun elektabilitas Partai Demokrat sejak dipimpinnya terus menanjak.
“Bahkan hasil survei terakhir menunjukkan, elektabilitas Partai Demokrat sudah meroket pada peringkat tiga,” terang Penulis Buku Topologi Pesan Persuasif ini.
Baca juga: BANG UDIN SOSIALISASI ERI-ARMUJI
Jamiluddin menegaskan, meskipun ada pihak-pihak yang memandang sebelah mata, namun AHY terus bekerja untuk membenahi partai.
“Bahkan AHY rajin menemui anggota masyarakat di berbagai daerah,” tegasnya.
Jamiluddin menyatakan bahwa kebijakan partai yang dikeluarkan AHY, juga sangat pro rakyat. Seperti Program Bina UMKM, antara lain Program WIFI Gratis, serta Program Demokrat Peduli dan Berbagi.
“Semua program ini diluncurkan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan masyarakat yang terkena bencana,” kata Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.
Baca juga: Karnaval RW 07 Wonokusumo,Semampir, dihadiri Anggota DPRD dan Sekda Kota Surabaya
Jamiluddin pun menyebutkan bahwa para dalang tampak salah pilih orang kalau targetnya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
“Kiranya kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin menguasai partai orang,” imbuhnya.
Lebih lanjut Jamiluddin menambahkan, tentu cara-cara demikian sudah tidak populer di era demokrasi.
“Upaya seperti itu harus dilawan, karena sangat merusak demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak 1998,” pungkas Jamiluddin Ritonga. (sub)
Editor : redaksi