Swaranews.com - Tanpa ada kabar apapun sebelumnya, tiba-tiba jalur di bundaran Waru ditutup total. Aparat gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP menjaga jalur masuk Surabaya di depan Cito Mall pada Rabu (7/7/2021).
Aparat melarang semua kendaraan termasuk berplat nomor W dan L yang menuju Surabaya.
Baca juga: Jaga Reputasi Digital, Publik Diingatka Tak Intervensi Karya Jurnalistik
AH Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH mengatakan bahwa pemerintah gagap terkait kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan itu seperti membabi buta karena pemerintah kebingungan, mengatasi pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat.
"Sosialisasi bahaya Covid-19 sudah, sosialisasi memakai masker sudah, sosialisasi rumah sakit penuh pasien Covid-19 sudah, sosialisasi mortalitas kematian akibat Covid-19 sudah. Tapi masyarakat belum juga sadar, Dan tetap landai menyikapi kondisi tersebut" terangnya.
AH Thony menilai, kebijakan penutupan akses masuk Surabaya di Bundaran Waru merupakan shock terapi kepada masyarakat supaya mengurangi mobilitas. Karena sosialisasi pencegahan Covid-19 belum efektif di masyarakat. Migrasi mobilitas masyarakat masih ramai.
Baca juga: HUT Ke-99 Usung Semangat Persebaya Untuk Semua
Meskipun demikian AH Thony mengingatkan terhadap reaksi perlawanan dari masyarakat nantinya. Karena itu penanganan pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat ini, tidak hanya bagaimana mencegah penularan, melainkan juga mengantisipasi dampak sosial.
"Perlu strategi bagaimana masyarakat tetap terpenuhi distribusi pangannya. Darurat Covid menimbulkan penutupan beberapa bidang usaha. Bagaimana nasib pekerja ketika tidak bekerja. Kondisi ini membuat mereka cari opsi lain berkunjung ke kota lain mencari rejeki. Kalau hanya fokus terhadap penanganan Covid saja, nantinya akan sama seperti peristiwa di Jembatan Suramadu," urainya.
Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa dirinya setuju penutupan untuk melindungi masyarakat Surabaya dari penularan. Tapi pemerintah harus menangani pula dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang terimbas.
Baca juga: M. Faridz Afif Resmi Pimpin DPC PKB Surabaya Periode 2026-2031, Targetkan Kejayaan di Pemilu 2029
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga mengingatkan agar pelaksanaan PPKM Darurat di Surabaya terukur. Sosialisasi protokol kesehatan 5M harus terus dilakukan, berikut penindakan terhadap pelanggarnya.
"Supaya kondisi ini tidak berlarut-larut," tandasnya. (mar)
Editor : redaksi