Swaranews.com – Konflik yang hampir tiap terjadi. Kali inipun permasalahan seragam sekolah kembali menjadi polemik di Kota Surabaya. Namun pada pertemuan tatap muka di masa pandemi ini, permasalahan muncul dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah meminta Pemkot Surabaya untuk mengembalikan atau mengganti biaya seragam, yang terlanjur dibeli oleh siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu supaya mereka tak terbebani biaya seragam di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Kolaborasi Pemkot Surabaya dan BPOM Kawal Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu
“Siswa kelas 7 yang tahun ini baru mengikuti PTM ada yang terlanjur beli seragam di koperasi sekolah. Biaya pembelian itu kami minta untuk dikembalikan. Karena siswa kelas 7 dari anak MBR ini nanti akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya,” ujarnya kepada Swaranews.com, Selasa (7/9/2021) di ruang kerjanya.
Khusnul menjelaskan bahwa berdasarkan data yang didapat Khusnul, jumlah siswa yang diterima di SMP maupun SD negeri atau swasta dari jalur afirmasi atau MBR sebanyak kurang lebih 112,000 siswa. Dari jumlah tersebut, beberapa siswa sudah ada yang terlanjur membeli seragam di sekolah.
“Memakai seragam baru saat masuk sekolah itu memang tidak wajib. Tapi saya ibaratkan seperti saat hari raya, ketika tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Sama seperti sekolah, saat masuk sekolah ke jenjang lebih tinggi, kalau tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Padahal jika tidak beli ya tidak apa-apa,” ungkapnya.
Baca juga: Bahas Pembangunan Berkelanjutan, UPN Veteran Jatim Hadirkan Profesor dari Jepang hingga Malaysia
Khusnul menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya sedang melakukan kroscek data siswa MBR di tiap-tiap sekolah. Menurutnya, kroscek ini sangat penting agar anak dari kalangan MBR ini tidak ada yang terlewat. Oleh karena itu, dirinya meminta dinas terkait untuk betul-betul serius mengkroscek data tersebut.
Legislator asal Fraksi PDIP ini menegaskan bahwa terkait bantuan seragam ini, pihaknya meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan seragam yang sudah jadi baju, bukan berupa bahan kain yang harus dijahitkan dulu. Sebab jika hanya diberikan kain, orang tua MBR masih dibingungkan untuk biaya menjahit.
“Selama ini distribusi bantuan seragam masih berupa kain. Sebaiknya pada tahun ajaran mendatang, Pemkot Surabaya mendistribusikannya sudah berbentuk seragam siap pakai,” ungkapnya.
Baca juga: Jadi Anggota GNLC Pertama di RI, Surabaya Siap Berbagi Praktik Terbaik dalam Konferensi UNESCO
Khusus untuk koperasi yang ada di sekolah, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini meminta agar produk-produk yang dijual adalah produk yang berasal dari UMKM di Surabaya. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya agar bisa lepas dari jerat pandemi Covid-19.
“Saya minta keberadaan koperasi sekolah tetap dipertahankan. Koperasi menjadi indikasi pemberdayaan ekonomi itu jalan. Makanya barang-barang yang ada di koperasi yang menyediakan kebutuhan siswa dan guru diambilkan dari UMKM di Surabaya. Agar UMKM bisa berdaya,” pungkasnya. (mar)
Editor : redaksi