Swaranews.com – Pemerintah Kota Surabaya sedang gencar mempromosikan sebagai Kota Layak Anak tingkat dunia. Artinya, setelah beberapa kali mendapatkan penghargaan secara nasional, Surabaya menaikkan level sebagai Kota Layak Anak dunia.
Namun, ada catatan yang didampaikan oleh Anggota DPRD Kota Surabaya, Mahfudz. Dia mempertanyakan kesiapan dari perangkat Pemkot Surabaya terkait upaya menuju Kota Layak Anak Dunia.
Fraksi PKB (FPKB) DPRD Surabaya mempertanyakan kesiapan dari perangkat pemerintah kota (Pemkot) Surabaya terhadap upaya menuju kota layak anak tingkat dunia.
“Masih ada kekerasan terhadap anak, bahkan terjadi di rumah aman, yang seharus jadi tempat berlindung bagi anak,” ujar Mahfudz, Minggu (19/03/2023).
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan bahwa salah satunya, kasus kekerasan yang terjadi di shelter beberapa waktu lalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemkot.
"Ironisnya lagi kekerasan tersebut dilakukan oleh bagian dari instrumen pemerintah atau perangkat daerah. Ini pelayan warga seperti itu, masih melakukan kekerasan terhadap anak," tegasnya.
Menurut Mahfudz, dari penilaian itu saja sudah jauh. Justru pelaku kekerasan terhadap anak adalah instrumen pemerintah kota.
"Naifnya lagi yang melakukan kekerasan adalah bagian dari perangkat pemerintah kota Surabaya,” terangnya.
Oleh karena itu Mahfudz menyatakan bahwa Kota Surabaya masih belum bisa dikatakan sebagai kota layak anak. Usulan untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota layak anak tingkat dunia harus harus ditinjau ulang.
"Maka, menurut saya UNICEF harus berpikir ulang seribu kali untuk mengusulkan kota Surabaya menjadi kota layak anak,” tutup Mahfydz. (mar)
Baca juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Perbarui Data Domisili Juka Tak Sesuai KK
Editor : redaksi