Swaranews.com - pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Eri Cajyafi mewacanakan pemberian anggaran operasional kepada RT dan RW pada 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta agar wacana tersebut ditinjau ulang. Sebab, menurutnya pemerintah kota semestinya mengukur kemampuan pendapatan daerah, ketika akan mengalokasikan anggaran tiap RT sebesar Rp 200 ribu dan tiap RW sebesar Rp 300 ribu.
Baca juga: Budi Leksono Diskusi Politik Bersama Mahasiswa Unair dan Unesa
"Apalagi perubahan APBD kota Surabaya tahun 2023 dirasionalisasi lebih rendah dari APBD murni, karena PAD yang tidak mencapai target," ujar Imam Syafi'i, Sabtu (9/9/2023).
Imam Syafii mengatakan bahwa pihaknya setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai.
"Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset," terang Imam Syafi'i.
Politisi Partai NasDem Surabaya tersebut mengungkapkan, belanja operasional Pemkot sudah besar. Diantaranya untuk gaji ASN, outsourching, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja, sudah mencapai hampir Rp 8 triliun.
"Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp 8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada," bebernya.
Jika nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT dan RW pada 2024 direalisasikan, justru akan sangat menguras dan membebani APBD Pemkot.
"Berdasarkan kondisi tersebut, supaya pemberian dana operasional tiap-tiap RTdan RW itu ditunda," ungkapnya.
Imam Stafi'i khawatir Pemkot akan semakin terbebani. Sedangkan para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu, apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
"Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php," tegasnya.
Imam menyatakan, pihaknya justru mendorong Pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.
"Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW," tutup Imam Syafi'i. (mar)
Editor : redaksi