Swaranews.com – Penanganan banjir akibat air laut pasang (rob) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hingga saat ini, Kota Pahlawan dianggap belum memiliki sistem pengendalian yang optimal untuk mengantisipasi dampak pasang air laut tersebut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan pesisir dan dataran rendah di Surabaya terus dibayangi potensi genangan setiap kali air laut pasang akibat belum memadainya infrastruktur intervensi.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Targetkan Pendaftaran Perlinsos Digital Rampung 7 Juli 2026
"Setiap kali terjadi pasang laut, sejumlah kawasan di Surabaya berpotensi mengalami genangan karena belum adanya sistem pengendalian banjir rob yang memadai," ujar Aning kepada media.
Solusi Bertahap Melalui Regulasi Baru
Aning memaklumi bahwa pembangunan tanggul laut (sea wall) berskala besar membutuhkan anggaran yang sangat fantastis, sehingga sulit jika hanya bertumpu pada APBD Kota Surabaya. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot untuk segera memetakan dan menetapkan titik-titik darurat banjir rob sebagai prioritas penanganan jangka pendek dan menengah.
Sebagai langkah konkret, politisi perempuan ini menyebut konsep yang tengah digagas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengendalian Banjir dapat menjadi jalan keluar yang realistis.
"Jika pembangunan tanggul dinilai terlalu mahal, maka strategi alternatifnya adalah memperbanyak bozem (waduk penampung), rumah pompa, dan pintu air di titik-titik darurat pasang laut. Ini harus dicicil secara bertahap agar Surabaya benar-benar bisa bebas banjir di masa depan," jelasnya.
Darurat Sedimen: Surabaya Hanya Punya Satu Vacuum Excavator
Selain infrastruktur penahan rob, Aning juga menggarisbawahi pentingnya normalisasi dan pengerukan saluran air secara masif. Menurutnya, fokus Pemkot tidak boleh hanya tertuju pada pembangunan box culvert, melainkan juga pada perawatan kapasitas saluran yang ada.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Raih Penghargaan RTLH Tertinggi, Target Tuntaskan 7.196 Rutilahu pada 2027
Ia menyayangkan banyaknya saluran dan badan air di Surabaya yang mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi, yang secara otomatis memangkas daya tampung dan laju aliran air menuju hulu. Mandeknya optimalisasi ini ditengarai akibat keterbatasan alat berat yang dimiliki dinas terkait.
"Kondisi ini cukup memprihatinkan. Saat ini Surabaya tercatat hanya memiliki satu unit vacuum excavator untuk pengerukan sedimen. Dengan armada semenit itu, proses normalisasi di seluruh saluran kota pasti berjalan lambat dan tidak akan mampu menjangkau wilayah Surabaya yang luas," kritik Aning.
Menyikapi urgensi tersebut, Komisi C mendesak Pemkot Surabaya untuk segera melakukan pengadaan dan penambahan kuantitas sarana-prasarana pengerukan sedimen pada pos anggaran mendatang, di samping melahirkan inovasi teknologi pembersihan saluran.
Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta PLN Hindari Jam Sibuk agar Vtak Ganggu Pelayanan Masyarakat
"Surabaya saat ini berada dalam kondisi siaga banjir, baik dipicu oleh pasang laut maupun curah hujan tinggi berdurasi lama. Tanpa adanya penambahan sarana pengerukan dan normalisasi saluran secara menyeluruh, target mewujudkan Surabaya bebas banjir hanya akan menjadi mimpi," pungkasnya.
Catatan Editor:
Sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku (misal: "sarana dan prasarana", penulisan istilah asing seperti vacuum excavator dicetak miring).
Struktur paragraf dibuat lebih padat untuk menjaga dinamika bacaan berita daring (online) maupun cetak.
Editor : redaksi
