Swaranews.xom - Anggota DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati melakukan
reses di 4 kelurahan. Dia berpikir keras bagaimana mengawal aspirasi yang dititipkan dipundaknya. Karena hampir setiap kali reses banyak permasalahan yang butuh solusi bertahap karena besarnya anggaran.
Disamping karena memang keterbatasan anggaran pemerintah kota untuk mensolusikan secara langsung juga adanya PSU yang belum diserahterimakan oleh pengembang sehingga warga tidak bisa mengakses APBD.
Baca juga: Pemkot Surabaya Segel 250 Titik Parkir Tak Berizin, Pelaku Usaha Diminta Patuh
"Permasalahan pavingisasi, pembangunan saluran yang menjadi solusi banjir dan pengendalian banjir masih mendominasi," ujar Aning Rahmawati, Kamis (13/2/2025).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, permasalahan pengendalian banjir ini memang butuh perhatian serius dari pemerintah kota Surabaya.
Baca juga: Dukung Penuntasan Dugaan Korupsi KBS, Wali Kota Eri: Proses Hukum Harus Transparan
Saat menghadiri musrenbang di tingkat kelurahan, kemudian pra musrenbang kecamatan, Aning mendapati ada 2010 titik pengajuan paving dan saluran di 7 kecamatan di daerah pemilihan 3 yang diwakilinya.
"Belum lagi di 4 dapil yang lain se - Surabaya. Tentunya ini menjadi PR besar bagi pemerintah kota untuk membuat prioritas dan pentahapan sehingga banjir ini tidak menjadi momok di setiap tahun atau musim penghujan," harapnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tambah Personel dan Siagakan Armada Damkar saat Event GBT
Aning menyampaikan bahwa ditengah ketidaktercapaian pendapatan di tahun 2024 sebesar 1,3 T dan rasionalisasi terbesar tentunya di bidang infrastruktur banjir dan juga adanya inpres 1 /2025 terkait efisiensi anggaran yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh ditingkat kota, maka mau tidak mau harus ada kerja yang sangat keras untuk membuat prioritas-prioritas belanja dan jangan sampai pemkot salah dengan tidak menjadikan banjir sebagai salah satu prioritasnya.
"Perencanaan harus tegas, jelas dan terukur pentahapannya dengan anggaran yang tersedia serta meminimalisir dampak banjir sehingga masyarakat tidak di PHP, diukur ukur terus setiap waktu namun tidak terealisasi," tegas Politisi perempuan asal Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini. (Mar)
Editor : amar