Swaranees.com - Anas Karno, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta seluruh camat, lurah, dan kepala perangkat daerah membuka hotline pengaduan bagi masyarakat.
Dieinya menilai, kebijakan tersebut merupakan terobosan penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga sekaligus memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Baca Juga: Disdukcapil Genjot IKD
Anas mengatakan bahwa sistem hotline akan lebih efektif apabila diperkuat dan diintegrasikan hingga tingkat RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Masyarakat tidak perlu bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi persoalan di lingkungannya. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti," kata Anas Karno pada Jumat (17/z7/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, yang terpenting bukan sekadar tersedianya nomor hotline, melainkan adanya komitmen tindak lanjut yang jelas dari setiap laporan yang masuk. Jangan sampai masyarakat sudah melapor tetapi tidak mendapatkan respons maupun penyelesaian.
"Yang paling penting tidak hanya nomor hotline-nya tersedia, tetapi bagaimana aduan warga ditangani secara cepat, transparan, dan ada solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Anas, berbagai persoalan yang sering dikeluhkan warga seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, pelayanan administrasi, persoalan lingkungan, saluran tersumbat, sampah, hingga gangguan ketertiban umum harus menjadi prioritas penanganan sejak tingkat lingkungan, kelurahan, dan kecamatan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Modernisasi 16 Pasar Tradisional di Surabaya
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu merespons laporan warga sejak awal tanpa harus menunggu persoalan tersebut ramai atau viral di media sosial.
"Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir sejak laporan pertama disampaikan," tegasnya.
Anas berharap keberadaan hotline yang terintegrasi dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah dapat memperkuat budaya pelayanan publik yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Ini Alasan Wali Kota Surabaya Rajin Sidak
"Ketika RT-RW aktif menjembatani aspirasi warga, lurah dan camat cepat merespons, serta perangkat daerah bergerak menyelesaikan masalah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Ini yang harus terus kita bangun bersama," katanya.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Surabaya akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan kepastian layanan yang cepat, mudah, dan terukur.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Warga merasa didengar, masalahnya ditangani, dan pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu," tukas Anas Karno. (mar)
Editor : redaksi
