Swaranews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Surabaya dalam mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU). Upaya percepatan tersebut tengah dibahas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025, termasuk penjajakan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah senilai Rp 452 miliar.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut bahwa percepatan infrastruktur ini sangat dinantikan warga. Fraksi PDIP, menurutnya, mendengar banyak aspirasi masyarakat terkait kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur yang lebih memadai.
Baca juga: Piala Ketua DPRD Surabaya Siap Cetak Talenta Muda Berkualitas
“Surabaya membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU. Karena itu, kami mendukung langkah Pemkot dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat realisasi program-program tersebut,” ujar Budi seusai rapat rutin Fraksi PDIP yang juga dihadiri Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, Selasa (22/7/2025).
Penanganan Banjir Terintegrasi
Dari total pinjaman yang diajukan, sekitar Rp 179 miliar akan dialokasikan khusus untuk pengendalian banjir skala kota. Dana ini akan memperkuat anggaran penanganan banjir dalam APBD 2025 yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp 863 miliar.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, dari perkampungan hingga skala kota. Dengan percepatan ini, genangan bisa diminimalkan dan aktivitas warga tidak terganggu. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” jelas Budi.
Kampung Lebih Terang, Jalan Lebih Terhubung
Pinjaman daerah juga akan digunakan untuk menambah titik-titik PJU di kawasan permukiman dan jalan lingkungan, dengan anggaran Rp 50 miliar. Menurut Budi, masih banyak jalan kecil selebar 1–2 meter yang belum memiliki lampu penerangan, sehingga program ini dinilai sangat penting.
“Kampung-kampung akan lebih terang dan lingkungan menjadi lebih aman. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga mendukung keamanan warga,” ujar politisi yang akrab disapa Buleks ini.
Baca juga: Dari Anak Biologis hingga Anak Ideologis, PDIP Rungkut BukaJalan bagi Gen Z
Selain itu, proyek strategis seperti pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) juga menjadi perhatian. Budi mengatakan, proyek tersebut bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
“Infrastruktur yang baik akan membuka pintu investasi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Program Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas
Di tengah percepatan pembangunan infrastruktur, Fraksi PDIP memastikan program sosial untuk masyarakat kecil tidak akan dikesampingkan. Salah satunya adalah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), yang sempat diwacanakan mengalami pengurangan anggaran.
Baca juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
“Kami menolak pengurangan Rp 16 miliar untuk Rutilahu. Kami akan pastikan anggaran ini tetap, bahkan kalau bisa ditambah ke depannya,” tegas Budi.
Program kerakyatan lain, seperti pendidikan gratis untuk SD dan SMP negeri, beasiswa untuk pelajar SMA/SMK dan mahasiswa, serta perlengkapan sekolah gratis, juga dipastikan tetap dianggarkan dalam APBD Surabaya 2025.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menegaskan bahwa iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) untuk masyarakat hingga Desember 2025 sudah aman dalam APBD. “Warga tetap bisa menikmati layanan kesehatan gratis,” pungkas Budi. (Mar)
Editor : redaksi