Swaranews.com – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa proses integrasi transportasi publik di Kota Surabaya sedang berjalan dengan dua skema utama: antarmoda dan intermoda. Meskipun sudah ada kemajuan, ia menekankan perlunya pembenahan agar sistem ini benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat.
Dua Skema Integrasi Transportasi: Antarmoda dan Intermoda
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Turun Langsung ke CFD Taman Bungkul Telusuri Dugaan Pungli PKL
Eri menjelaskan bahwa integrasi antarmoda berfokus pada konektivitas antarjenis angkutan dari satu simpul transportasi utama, seperti stasiun atau pelabuhan, ke layanan transportasi dalam kota. Contohnya termasuk tersedianya feeder, Wira Wiri, dan Surabaya Bus di stasiun dan pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai tujuan di dalam kota.
Sementara itu, skema intermoda dinilai lebih kompleks karena melibatkan sinkronisasi antaroperator layanan transportasi. Eri menyebutkan bahwa integrasi intermoda ini telah diterapkan antara Trans Semanggi, Surabaya Bus, Wira Wiri, dan Trans Jatim.
"Kalau di intermoda itu kan sebenarnya integrasinya ada dua. Yang pertama integrasi rute dan integrasi tarif," jelas Eri. Ia menambahkan bahwa integrasi rute dan tarif ini sudah berhasil diimplementasikan antara Trans Semanggi (dikelola Kementerian Perhubungan) dengan Surabaya Bus dan Wira Wiri (dikelola Pemerintah Kota Surabaya).
Integrasi Tarif Jadi Tantangan Utama
Meskipun integrasi rute antara Trans Jatim dengan transportasi kota sudah berjalan untuk beberapa koridor, Eri Irawan menyoroti bahwa integrasi tarif masih dalam proses. Ini berarti, meski rute telah terhubung dan masyarakat dapat berpindah antar-layanan, sistem pembayaran masih belum sepenuhnya menyatu.
Baca juga: Dispendik Pastikan MPLS Berjalan Kondusif dan Ramah Anak
Eri mencontohkan konsep integrasi tarif yang ideal: "tarifnya sekian rupiah dalam 2 jam bisa digunakan untuk Wira Wiri setelah itu lanjut ke Trans Jatim misalnya." Ia menegaskan bahwa konsep ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Kendala Teknis dan Digitalisasi Pembayaran
DPRD Surabaya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan implementasi integrasi tarif. Eri tidak menampik adanya hambatan teknis dalam koordinasi antarpengelola layanan, terutama terkait perbedaan sistem pembayaran.
Baca juga: Pemkot Surabayq Perluas Kelas Bahasa Inggris Gratis hingga Balai RW dan Rusun
"Kemarin kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan, ada satu kendala teknis yang akan diselesaikan terutama terkait dengan mekanisme pembayaran yang semuanya harus cashless," ungkap Eri. Ia menambahkan bahwa masih ada sebagian layanan yang melayani pembayaran tunai, padahal arahnya adalah menuju digitalisasi penuh untuk kemudahan dan efisiensi.
Pemerintah Kota Surabaya didorong untuk menuntaskan persoalan teknis ini agar integrasi tarif dapat segera terwujud, memberikan kemudahan maksimal bagi masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi publik. (mar)
Editor : redaksi