Dinsos Surabaya Ajukan Anggaran Rp 114 Miliar untuk APBD 2026, Fokus Bantuan Lansia Tunggal dan Pengalihan Bantuan Pusat
Surabaya – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp114 miliar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Angka ini naik signifikan dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp103 miliar.
Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Parkir Tempat Usaha
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan peningkatan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa pos, termasuk kebutuhan untuk Rumah Belajar Anak dan peningkatan program permakanan.
"Anggaran Dinas Sosial banyak untuk kebutuhan Liponsos, Panti Werdha," ujar Mia usai rapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (16/9/2025).
Mia menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, terdapat penambahan bantuan permakanan yang menyasar kelompok lansia tunggal.
Permakanan Lansia Tunggal dan Pengambilalihan BLT Jadi Penyebab Kenaikan
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, mengonfirmasi penambahan anggaran Dinsos mencapai Rp11 miliar.
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Turun Langsung ke CFD Taman Bungkul Telusuri Dugaan Pungli PKL
"Peningkatan itu karena di tahun 2026, ada program permakanan untuk lansia tunggal miskin. Jumlahnya 554 orang. Mereka akan dapat makanan setiap hari senilai Rp15.000, sehingga total anggarannya Rp 3,7 miliar," terang Imam.
Selain itu, kenaikan anggaran juga dipengaruhi oleh pengambilalihan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya disalurkan oleh Pemerintah Pusat, dan kini ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penerima BLT ini akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Data per Oktober 2025 menunjukkan warga miskin di Surabaya tercatat sebanyak 23.572 KK (64.705 jiwa) dan warga pra-miskin sebanyak 88.545 KK (285.783 jiwa). Imam Syafi'i mengimbau warga yang seharusnya menerima bantuan namun terkendala data, seperti karena pindah alamat, untuk segera menghubungi pihak terkait agar bisa kembali mendapatkan bantuan.
Baca juga: Dispendik Pastikan MPLS Berjalan Kondusif dan Ramah Anak
Usulan Komisi D: Tunda Biaya Kijing Makam Pahlawan, Alihkan ke Bantuan Warga Miskin
Meskipun menyetujui program bantuan untuk warga miskin, Imam Syafi'i mengusulkan agar pos anggaran pemeliharaan makam ditunda atau dialihkan. Secara spesifik, ia mengusulkan penundaan penambahan biaya 212 kijing di makam pahlawan yang menelan biaya lebih dari Rp 1 miliar. Ia menyarankan anggaran tersebut dialihkan untuk bantuan bagi warga miskin.
Selain itu, Komisi D juga mengusulkan adanya bantuan biaya pendidikan untuk anak Taman Kanak-Kanak (TK) bagi 7.000 warga miskin.
"Ini menjadi pertimbangan karena biaya sekolah taman kanak-kanak cukup mahal, sementara wajib belajar dimulai satu tahun sebelum tingkat dasar atau SD. Namun ini masih dalam pembahasan, jadi belum final," pungkasnya.
Editor : redaksi