Komisi A Meminta Hasil Asesmen Disampaikan Ke Publik

avatar swaranews.com
Camelia Habiba Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. (Istimewa)
Camelia Habiba Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. (Istimewa)

Swaranews.com - Dewan merasa kecewa dengan hasil asesmen sebagai dasar penempatan pejabat baru di jajaran Pemerintah Kota Surabaya, karena tidak disampaikan ke publik.

Seperti yang disampaikan oleh Camelia Habiba selaku Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, pihaknya meminta hasil asesmen diberikan.

Baca Juga: Ketua Kadin Surabaya Usulkan 10 Terobosan untuk THR dan TRS

"Sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik," ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Habiba mengkhawatirkan, dengan tidak terbukanya hasil asesmen pejabat baru dilingkungan pemkot Surabaya tersebut membuat kerja OPD tidak efektif.

"Misalnya di kelurahan dan kecamatan, misinya wali kota itu ingin semua kelurahan dan kecamatan semua persoalan selesai ditingkat bawah. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh harus ke dinas atau ke pemkot. Ketika yang ditaruh tidak sesuai dengan assesment atau kemampuan mereka. Justru nanti menghambat, sehingga tidak malah membantu mengoptimalkan tugas ditempat yang baru," paparnya.

Baca Juga: Peduli dan Ramah Lingkungan PKS Kota Surabaya Sebar Paket Hewan Kurban Idul Adha 1445H Pakai Kemasan

Untuk itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menyampaikan, kalau hasil asesmen tersebut disampaikan terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, pihaknya bisa melakukan fungsi kontrol, dan memberikan masukan, sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal melayani OPD yang ada.

"Semua itu kebijakan kepala daerah. Cuma kita Komisi A sebagai fungsi kontrol, fungsi budgeting bisa memberikan masukan. Sangat disayangkan ketika hasil assesmen pemkot tidak memberikan ke kita," tegasnya.

Baca Juga: DPC Demokrat Kota Surabaya Berbagi Daging Kurban

Selain itu, Camelia Habiba juga menyoroti rekrutmen tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia menjelaskan bahwa seharusnya rekrutmen itu satu pintu di BKD.

"Kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya, sehingga outsourcing yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran. Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR. Banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan tidak bisa masuk," tutupnya. (mar)

Editor : redaksi