Komisi A Kaji Perlunya Pemekaran Dapil dan Penambahan Kursi

avatar swaranews.com
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. (Tim)
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. (Tim)

Swaranews.com - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengundang dua pakar ilmu politik, ingin mengkaji, seberapa perlunya penambahan jumlah anggota legislatif sehingga dapat maksimal serapan aspirasi ke seluruh masyarakat Kota Pahlawan ini.

Dua pakar yang diundang, dari FISIP Unair Surabaya yakni Dr Airlangga Pribadi dan Aribowo. Selain ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna, hadir pula dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Komisi A Budi Leksono, bersama para anggota yaitu Arif Fathoni, Ghofar Ismail, dan Bahtiar Rifai.

"Tiga juta penduduk dibagi 50 anggota dewan, tentunya tidak mungkin bisa mewakili masyarakat secara maksimal," ujar Pertiwi Ayu Krishna kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, Pemekaran dapil juga dimungkinkan menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian alasan hukum dan faktual bagi pemekaran dapil di Surabaya sudah lengkap.

"Jadi, kami merasa perlu ada penambahan 5 anggota Dewan lagi, sehingga lebih maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat," tegasnya.

Namun demikian Ayu mengatakan bahwa selama ini masih ada ketidak sesuaian data antara Dukcapil dan data BPS. Dia menjelaskan kalau dari BPS, data penduduk kota Surabaya di tahun 2019 sebanyak 3,2 juta, sedangkan di Dispenduk cuma 2,9 sekian juta.

"Artinya hal ini ada ketidak sesuaian," terangnya.

Oleh karena itu Komisi A perlu mendalami secara komprehensif kemungkinan pemekaran dapil di Surabaya. Dan diskusi dengan para pakar ini merupakan permulaan Komisi A untuk kelak memberi masukan ke KPUD Surabaya (Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya).

Sebelumnya, dalam pengantar diskusi, Airlangga mengulas tentang prosedur pemekaran dapil suatu daerah. Kemudian kriteria menyusun dapil yang demokratis dan terikat prinsip opovov (one person one vote).

Airlangga menjelaskan, Komisi A perlu lebih sistematis, aktif, dan konsultatif kepada Departemen Dalam Negeri untuk menuntaskan soal perbedaan jumlah penduduk Surabaya antara versi Dukcapil, BPS Surabaya, dan Departemen Dalam Negeri.

"Sudah saatnya Komisi A mengkaji lebih dalam mengenai pemekaran dapil di Surabaya. Secara proporsional jumlah penduduk lebih dari 3 juta, dapil hanya 5 wilayah, dan jumlah anggota DPRD Surabaya 50 orang menjadikan harga kursi di Surabaya relatif lebih 'mahal' ketimbang di Sidoarjo," paparnya.

Airlangga Pribadi menyebutkan bahwa di Sidoarjo jumlah penduduk sekitar 2,267 juta orang tapi jumlah dapil sebanyak 6 daerah, urai Airlangga sambil menunjukkan data di layar presentasi.

“Komisi A Bersama para pakar dan KPUD Surabaya perlu menghitung pengaruh perubahan sosial, perubahan ekonomi, perilaku sosial dan budayanya selama 5 tahun terakhir agar bisa memberi masukan bagus ke KPUD Surabaya,” lanjutnya.

Menurut Tenaga Ahli Gubernur Jawa Timur itu Komisi A di samping harus mendasarkan pada 7 kriteria pemekaran dapil sebagai standar pemekaran dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu juga menghitung lebih dalam dan komprehensif tiap dapil di Surabaya agar kelak hasil pemekaran dapil bisa memenuhi asas transparansi, demokratis, kohesif, dan inklusif.

Arif Fathoni, S.H mengharap diskusi ini bisa berkembang ke arah yang konkret dalam merumuskan peta dapil yang adil bagi masyarakat pemilih dan kontestan pemilih. Semua itu untuk kepentingan Surabaya.

Untuk diketahui, dapil di Surabaya sebanyak 5 daerah dan jumlah kursi di DPRD Surabaya sebanyak 50 kursi. Sejak 2019 hingga 2022 ramai dibicarakan jumlah penduduk Surabaya sudah mencapai 3,148.939 jiwa.

Dampak dari data penduduk itu adalah kemungkinan dilakukan pemekaran dapil pemilu di Surabaya dan bertambahnya kursi DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi.

Kelima dapil Surabaya yang hendak dikaji lagi adalah Dapil Surabaya I: Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng: 6 Kecamatan.

Dari situ ada 10 kursi dengan hasil pemilu 2019 sebagai berikut (PDIP 3 kursi, Nasdem, PKS, Golkar, PKB, PAN, Gerindra. Dan PSI masing masing 1 kursi)

Dapil Surabaya II: Tambaksari, Semampir, Kenjeran, Pabean Cantikan: 4 Kecamatan. Dapil ini ada 11 kursi: PDIP 3 kursi, masing-masing 1 kursi PKB, Gerindra, PKS, Nasdem, Golkar, Partai Demokrat, PAN

Dapil Surabaya III: :Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar: 7 Kecamatan. Dapil ini ada 9 kursi dengan komposisi perolehan sebagai berikut: PDIP 3 kursi, masing-masing 1 kursi: PKB, Golkar, Partai Demokrat, PKS, Gerindra, dan PSI.

Dapil Surabaya IV: Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Wonokromo: 5 Kecamatan 10 kursi: PDIP 3 kursi, PKS, PAN, Partai Demokrat, Golkar, PKB, Gerindra, dan PSI masing-masing 1 kursi.

Dapil Surabaya V: Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Dukuh Pakis: 9 Kecamatan dengan 10 kursi: PDIP 3 kursi, Partai Demokrat, PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, dan PSI masing-masing 1 kursi. (mar)

Editor : redaksi