Swaranews.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk mengubah pendekatannya terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum terdaftar. Alih-alih membatasi, Bakesbangpol diminta lebih proaktif dan humanis dalam membangun dialog dan pembinaan.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, seusai rapat kerja (hearing) dengan jajaran Bakesbangpol di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Anas Karno Dorong Pelayanan Publik yang Cepat, Responsif dan Humanis
Menurut Yona, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak ormas yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, namun belum tercatat secara resmi di Pemerintah Kota Surabaya. Ia menekankan bahwa kondisi ini harus direspons dengan komunikasi, bukan pembungkaman.
“Pendekatan kita bukan melarang atau membungkam. Justru kami ingin Bakesbangpol lebih proaktif mendekati ormas yang belum terdaftar, mendengar langsung aspirasi mereka. Kalau komunikasi dibangun sejak awal, potensi gesekan bisa dihindari,” ujar Yona.
Yona mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, ia mendorong Bakesbangpol untuk bertindak sebagai fasilitator, bukan sekadar pengawas.
“Masyarakat punya hak menyampaikan pendapat di muka umum, itu dijamin undang-undang. Tapi yang lebih penting, Bakesbangpol harus tahu apa yang ingin disampaikan, agar bisa bersikap preventif dan responsif,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Pertegas Semua Anak Usia Sekolah Bisa Tertampung di SPMB 2026
Lebih lanjut, Yona menilai bahwa langkah Bakesbangpol untuk "turun langsung" akan menciptakan dialog yang lebih kondusif, terbuka, dan akrab dengan para anggota ormas.
“Kalau dibangun hubungan yang akrab, aspirasi bisa disampaikan tanpa ketegangan. Ini bukan sekadar pembinaan, tapi membangun kepercayaan,” tambah Yona.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi A juga mendorong Bakesbangpol untuk memperkuat fungsi intelijen sosial. Hal ini dianggap krusial sebagai upaya deteksi dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sekaligus untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya, terutama menjelang tahun politik. (mar)
Baca Juga: Wawali Armuji: Pancasila adalah Jangkar Moral Bangsa
Editor : redaksi
