Swaranews.com – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, sektor pariwisata Kota Surabaya berada dalam sorotan tajam. Di tengah pengetatan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sejumlah destinasi wisata milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan aset wisata yang dinilai masih terjebak dalam pola administratif dan minim inovasi.
Baca juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
Krisis Kepemimpinan di Kebun Binatang Surabaya
Salah satu sorotan utama tertuju pada Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata legendaris, KBS hingga kini belum memiliki Direktur Utama (Dirut) definitif. Menurut politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini, kekosongan kepemimpinan tersebut menghambat pengambilan keputusan strategis.
"Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat," ujar Cak Yebe, Rabu (17/12/2025).
Ia menambahkan, tanpa nakhoda yang jelas, KBS hanya akan berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang progresif, sementara beban operasional tetap membebani APBD.
Birokrasi Kaku di Wisata Baru
Kritik juga menyasar destinasi baru seperti wisata offroad di Tahura Pakal. Meski menawarkan konsep yang segar, sistem pendaftaran yang mewajibkan pengunjung mendaftar secara daring (online) dinilai menjadi penghambat bagi wisatawan spontan.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Lurah hingga OPD Respons Serius Semua Sidak Wali Kota Eri Cahyadi
"Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau sistemnya kaku dan terlalu administratif, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi birokrasi, bukan pasar," tegas Bendahara Fraksi Gerindra tersebut.
Kenyamanan di Kawasan Kota Tua
Tak hanya soal manajemen, persoalan kenyamanan juga menjadi catatan di kawasan wisata Kota Tua Surabaya. Yona menilai, meski memiliki nilai sejarah tinggi, penataan kawasan yang belum optimal membuat pengunjung belum merasa sepenuhnya nyaman.
"Rasa aman dan nyaman adalah kunci pariwisata. Kota Tua potensinya besar, tapi kalau aspek kenyamanannya belum tuntas, sulit berharap ada kenaikan kunjungan yang signifikan," tambahnya.
Baca juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Tantangan Fiskal 2025
Yona menegaskan bahwa transformasi pengelolaan wisata bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mengingat kondisi fiskal daerah yang semakin ketat. Ia mendesak Pemkot Surabaya untuk memastikan setiap aset daerah bersifat produktif dan tidak hanya menyerap belanja rutin.
"Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani," pungkasnya. (Mar)
Editor : amar