Jamiluddin Ritonga: Poros Oposisi Untuk Langgengkan Demokrasi

swaranews.com
M. Jamiluddin Ritonga (chan)

Swaranews.com - Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, La Nyalla Mattalitti, dan beberapa kekuatan oposisi bertemu di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, pada Jumat malam (7/5/21).

Menurut M. Jamaluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul bahwa pertemuan itu sudah pasti bernuansa politis. Setidaknya ada upaya menghimpun kelompok oposisi untuk mengoreksi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Lucy Kurmiasari: Demokrat Surabaya All Out Menangkan Khofifah-Emil dan Eri-Armuji

"Adanya kesadaran memperkuat kelompok oposisi tentu menggembirakan. Sebab, saat ini oposisi yang diperankan Partai Demokrat dan PKS belum cukup kuat untuk "melawan" kekuatan raksasa partai pendukung pemerintah," ujarnya, Sabtu (8/5/2021).

M. Jamiluddin Ritonga menyampaikan bahwa dengan bersatunya kelompok oposisi, dengan sendirinya menambah amunisi bagi Partai Demokrat dan PKS untuk bersama-sama mengkritisi pemerintah. Hal ini tentunya akan lebih menyehatkan demokrasi di Indonesia, yang belakangan tampak "meriang".

"Karena itu, kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat poros oposisi. Partai Demokrat dan PKS selayaknya merespon kehadiran mereka dengan tangan terbuka," terangnya.

Penulis buku "Tipologi Pesan Persuasif" menjelaskan, kalau semua kekuatan oposisi bersatu, ada kemungkinan terbentuknya poros baru pada Pilpres 2024. Namun untuk sampai ke sana tampaknya banyak jalan terjal yang merintanginya.

Baca juga: BANG UDIN SOSIALISASI ERI-ARMUJI

"Pertama, belum ada tokoh yang dapat mempersatukan semua kekuatan oposisi. Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, dan La Nyalla belum memenuhi kriteria yang dapat mempersatukan kelompok opisisi," tegasnya.

Sedangkan yang Kedua, lanjut Jamiluddin, adanya keinginan dari tokoh-tokoh oposisi untuk mencalonkan diri pada pilpres 2014. Kalau mereka tidak ada yang mengalah, maka koalisi kelompok oposisi akan seperti bunga yang layu sebelum mekar.

"Tiga, sulit mencapai presidential threshold 20 persen. Kalau mengharapkan dari Partai Demokrat dan PKS, tentu presidential threshold tidak tercapai," ungkapnya.

Baca juga: Karnaval RW 07 Wonokusumo,Semampir, dihadiri Anggota DPRD dan Sekda Kota Surabaya

Dilain pihak,sambung pria yang akrab disapa Jamil ini, pemerintah dan DPR sudah menutup pintu untuk merevisi UU Pemilu. Hal ini dengan sendirinya akan mempersulit kelompok oposisi mengusung calon pada pilpres 2024.

"Jadi, kalau kelompok oposisi bersatu, diharapkan dapat menjaga demokrasi tetap bersemi di Indonesia. Poros ini dapat menjadi kelompok penekan yang efektif untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan Pancasila dan UUD," pungkasnya. (mar)

Editor : redaksi

Peristiwa
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru