Swaranews.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba meminta Pemkot Surabaya, benar-benar siap terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di cuaca ekstrem saat ini. Dirinya juga mengimbau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mengantisipasinya.
Seperti diketahui, Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi di 14 wilayah di Jawa Timur, salah satunya di Surabaya yang terjadi 27 April.
Cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG adanya hujan lebat yang diprediksi akan mengalami banjir, tanah longsor, dan angin kencang di beberapa daerah tersebut.
"Jadi kami minta Pemkot Surabaya untuk menyiapkan sedini mungkin sebagai antisipasi cuaca ekstrem misalnya terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir hingga cuaca panas yang rawan terjadi kebakaran," ujar Camelia Habiba, Rabu (26/4/2023) di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Dia juga meminta BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat RW agar penanganan lebih cepat.
"Sosialisasi terkait penanganan bencana, Pemkot dalam hal ini BPBD dan DPKP harus turun ke kelurahan hingga RT, RW untuk memberikan sosialisasi bersama," imbaunya.
Legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa disamping itu
"Harus disiapkan jangan sampai alokasi sudah ada di RAPBD tapi alokasi uangnya tidak ready (siap) karena alasan PAD tidak ada. Padahal hal bantuan bagi korban yang terdampak menjadi skala prioritas," tegas Habiba.
Bahkan Habiba mengaku bantuan yang diperuntukkan untuk tujuh rumah yang dilalap si jago merah pada malam takbiran Jumat (21/4/2023) di Benowo, Kecamatan Pakal belum mendapatkan bantuan. Habiba juga menyebutkan sudah turun langsung ke lokasi, menemui korban kebakaran rumah tersebut.
"Itu sebagai contoh, ketika saya turun untuk menemui korban kebakaran di Pakal, ada pengakuan dari RT maupun warga yang menjadi korban bahwa sampai saat ini bantuan belum merata. Mereka juga masih ditampung di TPQ. Setelah kami cek ke BPBD katanya stok bantuan sudah habis," ungkap Habiba.
Oleh sebab itu untuk meminimalisir kejadian serupa dengan alasan anggaran bagi warga yang terdampak bencana, dirinya mengingatkan agar Pemkot Surabaya untuk mengurangi acara seremonial atau formalitas. Demi menghemat anggaran dan memprioritaskan anggaran untuk yang urgen.
Baca juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
"Pemkot harus mengalokasikan anggaran yang menjadi skala prioritas yang kegiatan fromalitas dikurangi dulu. Mengingat PAD masih belum sesuai target 100 persen. Demi urusan warga yang lebih urgen," tegasnya.
Selain itu ia juga meminta Pemkot untuk berani dan kreatif dalam membantu korban yang terdampak bencana seperti halnya kebakaran. Mengingat masih banyak hunian yang status tanahnya tidak jelas.
"Kami minta BPBD harus berani kreatif dan sinergi untuk kerjasama minta CSR supaya pihak ketiga bisa membantu hunian korban kebakaran, rumah roboh maupun bencana lainnya, yang tidak bisa diintervensi oleh APBD Surabaya," tutup Camelia Habiba. (mar)
Baca juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Editor : redaksi