Swaranews.com – Anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengkritisi acara seremonial bertajuk Silaturahmi dan Tasyakuran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang akan digelar di Balai Kota Surabaya pada Sabtu (1/3/2025) sore ini. Ia menilai bahwa acara tersebut tidak selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Sore hari ini Wali Kota akan mengadakan acara tasyakuran yang sepertinya besar-besaran. Menurut kami, ini berbanding terbalik dengan penerapan Instruksi Presiden yang mengamanatkan efisiensi anggaran dan penghapusan kegiatan seremonial," ujar Saifuddin, Sabtu (1/3/2025).
Baca juga: Disdukcapil Capil Surabaya Luruskan Isu Biaya Pindah Penduduk
Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyoroti kebiasaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sering menggelar acara seremonial menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, alokasi dana untuk kegiatan seperti ini seharusnya dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, secara tidak langsung Wali Kota Surabaya justru tidak patuh terhadap Inpres tersebut, yang di dalamnya mencantumkan instruksi untuk menghapus kegiatan seremonial," tegasnya.
Saifuddin juga mengingatkan bahwa Pemkot Surabaya berencana meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun dari lembaga pembiayaan dan perbankan untuk pembangunan infrastruktur kota, seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), pembenahan kampung, pembangunan Underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, dan proyek lainnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Penertiban Parkir Tak Kendur, Trotoar Harus Bebas dari Kendaraan
"Daripada uang itu dihabiskan untuk seremonial, lebih bijak jika dialokasikan untuk pembangunan kota. Kalau perlu, jangan sampai pemerintah kota berutang hanya demi pembiayaan infrastruktur yang sebenarnya bisa dikelola dengan lebih baik," pungkas Legislator Demokrat ini.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. (mar)
Baca juga: Pemkot Surabaya Percepat Penerapan Parkir Digital
Editor : amar