Swaranews.com - Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, menyarankan Pemerintah Kota Surabaya meniru konsep hunian vertikal terintegrasi seperti Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput Jakarta. Hal ini disampaikan Cak YeBe—sapaan akrabnya—dalam kunjungan kerja bersama Komisi A ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, mulai Senin (2/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi A menyempatkan diri meninjau langsung unit contoh Rusun Pasar Rumput yang dibangun di atas aset pasar milik Pemprov DKI Jakarta. Konsep hunian ini menggabungkan fasilitas tempat tinggal dengan kegiatan ekonomi warga, karena berdiri di atas pasar tradisional tiga lantai dan menyatu dengan area layanan publik lainnya
Baca juga: Dispendik Pastikan MPLS Berjalan Kondusif dan Ramah Anak
“Rusun Pasar Rumput ini memiliki 1.984 unit. Luasnya 36 meter persegi per unit, terdiri dari dua kamar tidur, ada pantry, ruang tamu, dan sangat layak untuk keluarga. Harga sewanya pun terjangkau, mulai Rp1,1 juta sampai Rp2,25 juta per bulan,” ujar Cak YeBe dalam unggahan videonya, Rabu (4/6/2025).
Dia menilai model ini sebagai solusi konkret atas keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di Surabaya. Model rusun yang berdiri di atas aset daerah memungkinkan optimalisasi fungsi lahan tanpa menggusur aktivitas ekonomi warga.
Menurut Cak YeBe, kebutuhan papan (tempat tinggal) adalah hak dasar warga negara yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah di Surabaya.
Baca juga: Pemkot Surabayq Perluas Kelas Bahasa Inggris Gratis hingga Balai RW dan Rusun
“Kami berdiskusi langsung dengan kementerian, bagaimana mewujudkan hunian yang layak, murah, dan terjangkau. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga bisa mendukung ekonomi warga,” tegasnya.
Konsep ini mengacu pada Hunian Bersubsidi Berbasis Tanah Aset seperti HGB di atas HPL, di mana tanah tetap dimiliki negara atau pemda, namun dapat dikerjasamakan secara legal untuk pembangunan hunian vertikal oleh pengembang.
Menambahkan pernyataan Cak YeBe, anggota Komisi A, Saifuddin, juga menyatakan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan hunian.
Baca juga: Hotline Lapor Cak Eri Terima 87 Aduan Iuran Kampung, Pemkot Tegaskan Wajib Disetujui Lurah
“Sudah saatnya Pemkot menggandeng pengembang swasta untuk membangun rusunami dengan skema terjangkau. Impian saya, cicilan rumahnya seperti cicilan motor,” saran Saifuddin.
Dengan skema kolaboratif seperti itu, kata dia, warga dapat memiliki hunian permanen tanpa terbebani cicilan besar. Ini juga sekaligus menjawab tantangan keterbatasan ruang perkotaan dan harga tanah yang kian melonjak. (Mar)
Editor : redaksi