Swaranews.com — Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mempertimbangkan kebijakan afirmatif berupa pembatasan penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah.
Hal ini disampaikan Musaffa dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Ansor University Jawa Timur yang digelar di Kampus Universitas Islam Darul ’Ulum (UNISDA) Lamongan pada Kamis (20/11/2025).
Baca juga: Kunjungi DPRD Surabaya, Bang Jo Ajak Siswa SMPIT Permata Melek Politik Sejak Dini
???? Relevansi Kebijakan di Era Digital
Menurut Musaffa, langkah pembatasan HP di sekolah kini menjadi kebutuhan relevan untuk mengembalikan fokus belajar siswa dan mencegah dampak negatif dari dunia digital. Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu mengambil langkah progresif ini.
"Beberapa provinsi dan kabupaten telah mengambil langkah tegas. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa ruang pendidikan harus kembali menjadi ruang yang aman dan fokus bagi siswa," tegas Musaffa.
Beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan serupa meliputi:
Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pelaku Pengeroyokan SMAN 11 Dihukum Tegas
Sumatera Barat: Melarang penggunaan HP di SMA, SMK, dan SLB (Juni 2025). Kota Mataram, NTB: Melarang siswa SD, SMP, MI, dan MTs membawa HP ke sekolah (Februari 2025). Kabupaten Cianjur, Jawa Barat: Melarang siswa SD dan SMP membawa HP ke sekolah (Maret 2025). Provinsi Lampung: Gubernur menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan HP di sekolah.Tasikmalaya, Jawa Barat: SMPN 2 Tasikmalaya menerapkan aturan tidak membawa HP (Desember 2024).
Memperkuat Ekosistem Pendidikan
Musaffa menjelaskan, kebijakan pembatasan HP terbukti efektif dalam meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Selain itu, kebijakan ini juga signifikan dalam menekan potensi penyalahgunaan seperti kasus bullying, cyberbullying, hingga akses terhadap konten-konten negatif yang tidak sesuai usia.
Ketua PW Ansor Jatim tersebut lantas mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mempertimbangkan langkah serupa sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan yang sehat dan berbasis karakter.
Baca juga: Seminar Keluarga Bersama JMAkademi
"Jawa Timur perlu ikut mempertimbangkan penerapan regulasi pembatasan penggunaan handphone di sekolah. Kebijakan ini bukan untuk membatasi kreativitas siswa, tetapi untuk memastikan bahwa proses belajar berlangsung optimal dan terarah," pungkasnya.
Kegiatan PKL Ansor University Jawa Timur ini diikuti oleh 75 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, dosen, intelektual muda NU, dan pengelola Ansor University se-Jawa Timur, dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas intelektual kader dalam merespons tantangan zaman, termasuk isu pendidikan digital. (Mar)
Editor : redaksi