Swaranews.com - Setiap bulan Juni, bangsa Indonesia kembali menengok sosok Soekarno. Foto-fotonya menghiasi ruang publik, kutipan-kutipannya memenuhi media sosial, dan kalimat "Jas Merah" kembali dikumandangkan
. Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.
Namun, sejarah yang hanya diingat sering kali berubah menjadi upacara.
Baca Juga: Bulan Bung Karno, Bangkitkan Patriotisme Lewat Semangat Kebangsaan
Sedangkan sejarah yang dipahami akan menjadi arah.
Karena itu, Bulan Bung Karno seharusnya tidak berhenti pada mengenang siapa Bung Karno, tetapi juga bertanya: cita-cita apa yang sebenarnya ingin diwujudkannya?
Salah satu gagasan terpenting yang diwariskan Bung Karno adalah tentang bangsa yang berdikari. Sebuah bangsa yang tidak bergantung pada belas kasihan bangsa lain. Sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Rumusan itu begitu terkenal:
**Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.**
Tiga hal itu bukan daftar menu prasmanan yang bisa dipilih salah satu.
Ia adalah satu kesatuan.
Politik memberi arah.
Ekonomi memberi daya.
Kebudayaan memberi jiwa.
Jika salah satu hilang, maka bangsa menjadi pincang.
Sayangnya, dalam praktik pembangunan modern, kebudayaan sering ditempatkan sebagai anak tiri. Ia dipanggil ketika ada perayaan, diundang ketika ada festival, difoto ketika ada seremoni, lalu dilupakan ketika kebijakan disusun.
Padahal Bung Karno justru meletakkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa.
Bagi Bung Karno, bangsa yang besar bukan hanya memiliki gedung tinggi, jalan lebar, dan pusat perbelanjaan yang megah.
Bangsa yang besar juga memiliki kesadaran sejarah, ruang ekspresi, kebebasan berpikir, dan penghormatan terhadap kerja kebudayaan.
Karena kebudayaan bukan sekadar hiburan.
Ia adalah cara sebuah bangsa mengenali dirinya sendiri.
Di sinilah Surabaya layak melakukan perenungan pada Bulan Bung Karno.
Sebagai Kota Pahlawan, Surabaya memiliki modal sejarah yang luar biasa. Namun sejarah tidak hidup di dalam monumen. Sejarah hidup melalui manusia yang terus merawat ingatan kolektifnya.
Karena itu keberadaan Balai Pemuda, Dewan Kesenian Surabaya (DKS), BMS, Sanggar Merah Putih, dan berbagai komunitas seni bukan sekadar urusan fasilitas.
Mereka adalah bagian dari ekosistem kebudayaan kota.
Mereka adalah tempat gagasan bertemu, kreativitas tumbuh, kritik dilahirkan, dan identitas kota dirawat.
Tentu Pemerintah Kota memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur aset, menyusun kebijakan, dan menentukan prioritas pembangunan. Tidak ada yang mempersoalkan hal itu.
Namun dari sudut pandang pemikiran Bung Karno, pertanyaannya menjadi lebih mendasar:
Apakah kebijakan yang diambil semakin memperkuat kehidupan kebudayaan?
Ataukah justru mempersempit ruang hidupnya?
Apakah komunitas seni diposisikan sebagai mitra pembangunan?
Ataukah hanya dianggap pengguna ruang yang keberadaannya dapat dipindahkan sewaktu-waktu?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena Bung Karno tidak pernah membayangkan kebudayaan sebagai pelengkap administrasi.
Dalam pandangannya, kebudayaan adalah salah satu pilar kedaulatan bangsa.
Baca Juga: Jejak Bung Karmo di Kota Pahlawan Lewat Pameran Aku Arek Suroboyo
Sebuah bangsa mungkin mampu membangun gedung-gedung megah.
Tetapi jika ruang budayanya mengecil, maka yang tumbuh hanya bangunan.
Bukan peradaban.
Dalam konteks itulah, jika terdapat kebijakan yang membuat komunitas budaya kehilangan ruang bertumbuh, kehilangan kesempatan berpartisipasi, atau merasa semakin jauh dari pusat-pusat kebudayaan kota, maka setidaknya hal tersebut patut dievaluasi dari perspektif cita-cita Bung Karno tentang bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Bukan untuk menyalahkan.
Melainkan untuk mengingatkan.
Bahwa kebudayaan bukan biaya.
Ia investasi peradaban.
Saya membayangkan seandainya Bung Karno datang ke Balai Pemuda hari ini.
Mungkin ia akan bertanya bukan tentang luas gedungnya.
Bukan pula tentang jumlah acara seremonialnya.
Melainkan:
"Berapa banyak seniman yang dapat tumbuh di sini?"
"Berapa banyak anak muda yang menemukan keberanian berkarya di sini?"
"Berapa banyak gagasan yang lahir di sini?"
Sebab gedung kebudayaan tidak diukur dari meter persegi.
Baca Juga: Bangunan Cagar Budaya Harusnya Dijadikan Penanda Sejarah
Melainkan dari luas imajinasi yang dapat ditumbuhkannya.
Bulan Bung Karno akhirnya bukan sekadar bulan mengenang masa lalu.
Ia adalah bulan untuk menguji diri.
Apakah kita hanya menghafal Jas Merah?
Ataukah juga melanjutkan cita-cita berdikari yang diwariskannya?
Berdaulat dalam politik.
Berdikari dalam ekonomi.
Dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Karena tanpa kebudayaan, politik kehilangan arah.
Tanpa kebudayaan, ekonomi kehilangan makna.
Dan tanpa kebudayaan, bangsa hanya menjadi kumpulan bangunan yang megah tetapi kehilangan jiwanya.
Maka menghormati Bung Karno tidak cukup dengan memasang fotonya di dinding.
Yang jauh lebih sulit adalah memastikan bahwa ruang-ruang kebudayaan tetap hidup, seniman tetap mendapat tempat, dan masyarakat tetap memiliki hak untuk bermimpi.
Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang paling sering menyebut nama Bung Karno.
Melainkan bangsa yang berani mewujudkan cita-citanya.
Besut Jogo Regol. Meimura.
Editor : redaksi
