Swaranews.com – Permasalahan infrastruktur dasar dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan utama warga Surabaya Barat. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael. Selain dari keluhan warga saat kegiatan reses, juga dari warga sekitar yangmenyampaikan keluhannya langsung.
Josiah menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar terutama di kawasan Sambikerep, Benowo dan sekitarnya. Kebutuhan itu antara lain, paving jalan lingkungan, gorong-gorong dan perbaikan jalan umum.
Baca Juga: Kunjungi DPRD Surabaya, Bang Jo Ajak Siswa SMPIT Permata Melek Politik Sejak Dini
"Pembangunan jalan baik di lingkungan atau perkampungan, perbaikan jalan umum dan pembangunan gorong-gorong. Masih banyak yang belum tersentuh," ujarnya, Kamis (11/6/2026) sore di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya ini mengatakan bahwa di Surabaya Barat yang banyak perumahan, kondisinya berbanding terbalik dengan infrastruktur di wilayahb perkampungan. Untuk itu, Josiah berharap agar Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan perhatian kepada kebutuhan warga di wilayah tersebut.
"Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Ada kesenjangan, di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan," papar Josiah.
Menurut dia, kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan serta perbaikan dan pembangunan gorong-gorong. Ia menilai masih terdapat kesenjangan pembangunan di sejumlah wilayah Surabaya Barat.
“Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan,” katanya.
Selain itu, Josiah mengungkapkan banyak warga mengeluhkan sistem desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bansos. Menurutnya, terdapat warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, namun tidak memenuhi syarat karena masuk kategori desil tinggi.
“Hampir di setiap titik yang saya datangi, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5,” terangnya.
Josiah menilai masih terdapat kelemahan dalam proses pendataan karena sebagian warga dinilai hanya berdasarkan kondisi fisik tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
Dirinya mencontohkan adanya warga yang tinggal di rumah yang terlihat layak, tetapi mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan sumber penghasilan keluarga.
Baca Juga: Surabaya Genjot Tracing dan Screening Capaian Pemeriksaan Suspek TBC Lampaui 71 Persen
“Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di ‘sangkar emas’. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat,” jelasnya.
Menurut dia, kasus serupa ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Jeruk dan Benowo. Beberapa warga yang tinggal di rumah warisan atau perumahan lama mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga.
Berdasarkan temuan itu, Josiah mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Ia juga meminta evaluasi terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Baca Juga: Surabaya Gelar Tera Timbangan Gratis Guna Jaga Kepercayaan Pedagang dan Konsumen
Terkait usulan pembangunan infrastruktur, Josiah mengatakan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas bersama perangkat daerah terkait dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk sementara kami tampung melalui pokir. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Bappeko, Bappeda, serta dinas terkait agar kebutuhan warga bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, realisasi usulan pembangunan umumnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun karena harus menyesuaikan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur di Surabaya Barat bisa lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Mar)
Editor : redaksi
