Swaranews.com – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 10 Juni 2026 diyakini akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, meminta pihak Depo Pertamina dan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya untuk memperketat pengawasan terhadap BBM bersubsidi, baik dari sisi ketersediaan stok maupun kualitas produk.
Baca Juga: Anggota DPRD Surabaya Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Siswa SMKN hingha Tewas
Pria yang akrab disapa Ipuk ini menyampaikan bahwa kekhawatiran masyarakat sangat beralasan, mengingat lonjakan harga BBM nonsubsidi terbilang cukup tinggi. Sebagai informasi, harga Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
"Meskipun kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, kami di daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat tidak semakin terbebani," ujar Ipuk saat memberikan tanggapan di Surabaya.
Sebagai langkah antisipasi, Ipuk menekankan dua poin krusial yang harus menjadi perhatian utama pihak Pertamina dan pengelola SPBU:
Manajemen Stok yang Akurat: Depo Pertamina dan SPBU diminta menghitung secara cermat kebutuhan konsumsi harian masyarakat Surabaya. Ipuk mewanti-wanti jangan sampai terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di lapangan.
Baca Juga: M. Faridz Afif Resmi Pimpin DPC PKB Surabaya Periode 2026-2031, Targetkan Kejayaan di Pemilu 2029
"Jangan sampai masyarakat datang ke SPBU lalu BBM bersubsidi kosong. Akibatnya, karena tuntutan kerja dan mobilitas, mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang harganya sudah mahal. Kan kasihan masyarakat," tegasnya.
Jaminan Kualitas BBM: Selain kuantitas, kualitas BBM bersubsidi yang dikonsumsi masyarakat luas juga wajib dijaga. Ipuk mengingatkan agar peristiwa buruk masa lalu tidak terulang kembali.
Antisipasi Kasus "Motor Brebet Massal"
Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti dampak berantai jika kualitas BBM di pasaran menurun. Ia tidak ingin insiden gangguan mesin atau "motor brebet massal" yang sempat menghebohkan warga Surabaya kembali terjadi.
Menurutnya, kejadian seperti itu sangat merugikan karena melumpuhkan mobilitas warga untuk bekerja.
Baca Juga: Kunjungi DPRD Surabaya, Bang Jo Ajak Siswa SMPIT Permata Melek Politik Sejak Dini
"Dulu bengkel di mana-mana penuh, keluhannya sama semua, motor brebet. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan bekerja. Jangan sampai situasi sulit akibat kenaikan harga nonsubsidi ini justru dimanfaatkan atau diperparah oleh penurunan kualitas BBM subsidi," kata Ipuk dengan nada tegas.
Guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, DPRD Kota Surabaya berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan langsung ke Depo Pertamina serta sejumlah SPBU dalam waktu dekat.
"Kami akan turun langsung untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Stok tidak boleh kosong, dan kualitas harus tetap terjaga demi melindungi konsumen," pungkasnya. (Adv)
Editor : redaksi
