Swaranews.com - Stok vaksin Covid-19 terancam tidak mencukupi mengingat adanya embargo dari negara produsen. Kalau itu terjadi, maka keperluan 15 juta dosis per bulannya untuk vaksinasi tidak akan dapat dipenuhi.
Menurut Lucy Kurniasari, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, hal ini tentu akan mengganggu jadwal vaksinasi pada bulan-bulan mendatang.
Baca Juga: Kota surabaya Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
"Karena itu, Pemerintah harus dapat mengatasi adanya embargo vaksin Covid-19. Segala upaya harus dilakukan pemerintah agar tersedia stok vaksin minimal 15 juta dosis per hulannya," ujar Lucy Kurniasari, Minggu (28/3/2021) di Surabaya.
Dirinya menyampaikan, maka sebaiknya pemerintah perlu melakukan lobbi dan negosiasi ke negara produsen agar embargo vaksin Covid-19 ke Indonesia dicabut. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri harus satu visi agar lobbi dan negosiasinya dapat berjalan efisien dan efektif.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Sidak Posga Wiyung Pastikan Hak Kesehatan Warga
"Pembelian vaksin yang selama ini dominan dilakukan Kementerian BUMN, sebaiknya mulai dikurangi dengan memberi porsi lebih besar ke Kementerian Kesehatan. Hal ini selain lebih proporsional, juga Kementerian Kesehatan pastinya lebih familiar dengan vaksin Covid-19," papar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Lucy Kurniasari menegaskan bahwa Untuk vaksin produk dalam negeri, tentu belum dapat memenuhi kekurangan vaksin bila dilakukan embargo ke Indonesia. Sebab, vaksin Merah Putih masih baru mau melakukan uji klinis tahap tiga. Jadi, masih butuh waktu lebih lama agar vaksin Merah Putih dapat digunakan untuk vaksinasi.
Baca Juga: Dari Lapangan Kantor Buoati, 927 TPK Satukan Langkah Wujudkan Jeneponto Bebas Stunting
"Meski demikian, kami terus mendorong agar vaksin Merah Putih dapat lebih cepat melakukan uji klinis tahap 3. Namun demikian, uji klinis tersebut harus tetap sesuai standar yang ditetapkan WHO," pungkas Lucy Kurniasari. (mar)
Editor : redaksi
