Swaranews.com – Ketua Komisi B DPRD Surabaya, H.M. Faridz Afif, S.IP., M.AP menggelar jaring aspirasi masyarakat (reses) Masa Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025 di Jl. Dukuh Bulak Banteng, Sabtu (15/3/2025). Dalam kegiatan ini, berbagai permasalahan warga, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi, menjadi sorotan utama.
Salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga adalah persoalan genangan air akibat sistem drainase yang belum optimal. Menanggapi hal ini, Afif menegaskan bahwa perbaikan sistem drainase harus menjadi prioritas.
Baca Juga: PKB Surabaya Dukung Rencana Pemekaran Dapil
"Percuma di gang-gang ada box culvert, tetapi kalau alirannya ke sungai belum ada, tetap tidak efektif. Maka dari itu, kita harus memastikan pembuangan masuk ke sungai besar terlebih dahulu sebelum memperbaiki yang lain," ujarnya.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi paving jalan yang rusak serta minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Afif juga mencatat meningkatnya permintaan pemasangan CCTV sebagai upaya pencegahan tindak kriminal, terutama pencurian yang marak terjadi di daerah tersebut.
"Iya, karena banyaknya kasus pencurian, warga meminta pemasangan CCTV yang bisa merekam kejadian sebagai bukti saat dilaporkan ke pihak berwajib," jelasnya.
Dorongan Pembinaan UMKM dan Ketersediaan Ambulans
Dalam bidang ekonomi, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluhkan minimnya pembinaan dari Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di wilayah utara. Afif berjanji akan membawa aspirasi ini ke rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar mendapat perhatian lebih.
Baca Juga: M. Faridz Afif Resmi Pimpin DPC PKB Surabaya Periode 2026-2031, Targetkan Kejayaan di Pemilu 2029
"Kemarin ada usulan dari pelaku UMKM bahwa banyak usaha yang belum terjamah dan belum mendapat pembinaan dari Pemkot. Saya akan memperjuangkan hal ini agar bisa ditindaklanjuti," tegasnya.
Ketersediaan ambulans juga menjadi perhatian warga, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan pemakaman ke Madura. Afif mengakui bahwa masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan ambulans, sehingga ia berinisiatif menyediakan satu unit secara pribadi.
"Ketersediaan ambulans masih terbatas. Namun, Alhamdulillah, saya telah menyediakan satu unit ambulans pribadi untuk membantu masyarakat. Ini murni dari dana pribadi, bukan dari APBD," paparnya.
Soroti Pengelolaan Pasar yang Beralih Fungsi
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Penertiban PKL di Genteng Tanpa Tebang Pilih dan Siapkan Relokasi
Dalam kesempatan ini, Afif juga menyoroti pengelolaan pasar di Surabaya yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu pasar di bawah PD Pasar, pasar yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopda), serta pasar yang menyewa tanah aset dengan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, banyak pasar yang membayar sewa ke BPKAD mengalami perubahan fungsi yang tidak sesuai peruntukan.
"Banyak pasar yang sewa ke BPKAD tetapi kemudian beralih fungsi, misalnya menjadi kos-kosan. Seharusnya, kalau diperuntukkan untuk pasar, ya harus tetap menjadi pasar," tegasnya.
Afif berharap dengan reses ini, berbagai aspirasi warga dapat terserap dan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. (mar)
Editor : amar
