Swaranews.com – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memicu reaksi keras dari legislatif. Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) lintas instansi guna mengevaluasi total pelaksanaan program nasional tersebut pada Rabu (13/5/2026)
Hadir dalam forum tersebut jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, para kepala sekolah dan wali murid terdampak, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur dan Surabaya, serta pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bubutan. Agenda ini juga mendapat atensi khusus dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.
Baca juga: Hotline Warga Jangan Berhenti di Kelueahan, Anas Karno Minta Terhubung hingga RT/RW
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan — yang akrab disapa Bang Jo — menegaskan bahwa standar keamanan pangan adalah harga mati. Ia meminta SPPG yang tidak memenuhi kualifikasi teknis untuk berhenti beroperasi sementara.
"SPPG yang belum memiliki sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) kami minta untuk tidak beroperasi terlebih dahulu sampai sertifikat itu dimiliki. Ini menyangkut nyawa anak-anak, sangat berbahaya jika diabaikan," tegas Bang Jo.
Ia juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai food safety yang seragam bagi seluruh SPPG. Langkah ini dinilai krusial agar pengawasan di lapangan memiliki parameter yang jelas dan terstandarisasi.
Selain aspek teknis penyediaan makanan, Bang Jo menyoroti dampak psikologis yang dialami para siswa. Sebagai kota yang menyandang predikat Kota Layak Anak, Surabaya harus memastikan pemulihan pasca-kejadian berjalan maksimal.
"Kami memberikan rekomendasi kepada BP3A untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap para korban yang saat ini masih mengalami trauma. Perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama," imbuhnya.
Legislator tersebut mengingatkan agar peristiwa ini tidak dianggap sebagai angin lalu. Ia meminta adanya kolaborasi yang lebih erat antara BGN dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar pengawasan program MBG berjalan optimal.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Lurah hingga OPD Respons Serius Semua Sidak Wali Kota Eri Cahyadi
"Peristiwa ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Harus ada atensi serius agar tidak terulang lagi. Kita harus mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian ini untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh," ujar Bang Jo.
Melalui hearing ini, DPRD Kota Surabaya berharap ada langkah konkret dari BGN dan dinas terkait untuk memastikan bahwa program strategis pemerintah pusat ini memberikan manfaat gizi, bukan justru membahayakan kesehatan generasi muda di Surabaya. (Adv)
Baca juga: Perwakilan RT-RW Tambak Wedi Serahkan Surat Permohonan Hearing ke DPRD Surabaya
Editor : redaksi