Swaranews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital, baik di tepi jalan umum (TJU) maupun di area parkir halaman persil. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah digunakan melalui berbagai pilihan metode pembayaran non-tunai.
Baca Juga: Surabaya Marathon 2026 Kembali Digelar, Wali Kota Eri: Tingkatkan Geliat Ekonomi Daerah
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, digitalisasi parkir menjadi salah satu program yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus mendorong implementasi sistem parkir non-tunai sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.
"Kami bersama Forkopimda Kota Surabaya terus berupaya menjawab kebutuhan dan keinginan warga. Salah satunya melalui penerapan parkir digital berbasis non-tunai yang menjadi harapan masyarakat Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (27/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut lahir dari aspirasi warga yang menginginkan pengelolaan parkir yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pemkot berkomitmen mempercepat penerapan parkir digital di berbagai wilayah Surabaya.
"Keinginan warga Surabaya menjadi perhatian utama kami. Salah satunya adalah penerapan parkir digital berbasis non-tunai yang memang diharapkan masyarakat, sehingga kami menjalankannya," jelasnya.
Selain memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, digitalisasi parkir juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan sistem non-tunai, Wali Kota Eri menuturkan seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga dapat meminimalkan prasangka terkait pembayaran parkir dan pembagian hasil antara pemerintah dengan juru parkir.
Baca Juga: Program Pemberdayaan Perempuan dan UMkM Surabaya Jadi Rujukan Nasional
"Dengan sistem digitilasasi maka akan menghilangkan prasangka terkait pembayaran parkir. Dengan non-tunai ini masyarakat bisa membayar sesuai yang ditentukan dan lebih transparan," katanya.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya per 9 Juni 2026 mencatat, jumlah petugas parkir yang telah menerapkan sistem digital mencapai 926 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 819 petugas parkir.
Perluasan layanan parkir digital juga telah menjangkau sejumlah ruas jalan baru, antara lain kawasan Stasiun Kota, Perak Timur, Perak Barat, dan Tambak Bening.
memindai kode QRIS yang terdapat pada rompi petugas, kemudian menunjukkan bukti transaksi setelah pembayaran berhasil dilakukan. "Jadi tidak ada alasan lagi handphone jukir mati atau tidak ada kuota," jelas Trio.
Selain QRIS dan kartu uang elektronik, Dishub Surabaya juga menyediakan opsi pembayaran melalui voucher parkir. Saat ini, Pemkot Surabaya tengah menjajaki kerja sama dengan jaringan toko ritel modern maupun pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher parkir bagi masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mengajak warga untuk berperan aktif menyukseskan program digitalisasi parkir. Masyarakat diimbau membiasakan pembayaran non-tunai serta lebih cermat memeriksa identitas petugas parkir yang bertugas di lapangan.
Baca Juga: Wali Kota Eri Minta Kontraktir Batasi Jarak Pengerukan Proyek Saluran Air
Apabila ditemukan petugas yang identitasnya tidak sesuai dengan foto yang tertera pada papan informasi resmi, warga diminta untuk tidak melakukan pembayaran dan segera melaporkannya kepada pihak terkait.
"Kami meminta warga Surabaya manakala melihat petugas parkir wajahnya tidak sesuai dengan foto yang ada di papan rambu, mohon untuk tidak dibayar. Jangan lakukan pembayaran," tegasnya.
Menurut Trio, penggunaan sistem non-tunai akan membantu menghilangkan stigma negatif terkait pengelolaan dana parkir karena seluruh transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau. Pendapatan yang diperoleh nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan Kota Pahlawan.
Selain itu, data transaksi yang terekam dalam sistem juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi juru parkir. Dengan demikian, Pemkot Surabaya dapat memberikan intervensi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran.
"Data performa pendapatan harian jukir yang terekam di sistem digital juga digunakan untuk pendapatan sosial jukir, apakah masuk dalam kategori desil 1 sampai 5. Apabila sudah terdata, kami akan memberikan intervensi atau perlakuan kesejahteraan khusus di akhir bulan," pungkasnya. (ADV)
Editor : redaksi
