Swaranews.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diapresiasi banyak pihak. Kali ini, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah memberikan apresiasi itu saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Jumat (26/11/2021).
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan jajaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Saat itu, Wawali Armuji menyampaikan, bahwa Komisi X DPR RI ingin mengetahui, bagaimana perkembangan dan persiapan pembukaan sekolah, pada proses penyelenggaraan PTM di Kota Surabaya.
Baca Juga: Kolaborasi Pemkot Surabaya dan BPOM Kawal Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu
“Selain itu, mereka juga ingin mengetahui bagaimana tata kelola penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik,” ujar Wawali Armuji, saat ditemui di Ruang Sidang Walikota, Jumat (26/11/2021).
Meskipun Kota Surabaya tengah berjuang untuk menekan laju Covid-19, Wawali Armuji mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga berupaya menyeimbangkan ketentuan pelaksanaan PTM, berdasarkan SKB 4 Menteri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
“Terkait PTM, Pemkot Surabaya sangat berhati-hati. Pada pelaksanaan PTM, kami telah berkoordinasi dengan Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat. Hasilnya, Pemkot Surabaya menerapkan 25 persen kapasitas untuk PTM,” kata dia.
Ditemui ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo memaparkan, bahwa pelaksanaan PTM di Kota Surabaya telah berlangsung untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan pada pelaksanaannya, pihaknya juga telah meminta izin dari masing-masing wali murid, apakah siswa tersebut di izinkan mengikuti PTM.
“PTM ini bisa berlangsung apabila ada persetujuan dari wali murid. Kami juga melibatkan masyarakat, salah satunya adalah orang tua siswa, tetapi juga ada sekolah yang belum menggelar PTM karena belum mendapat persetujuan dari orang tua,” papar dia.
Hingga saat ini, Supomo mengaku, sebanyak 651 SD Negeri dan Swasta, serta 317 SMP Negeri dan Swasta telah menggelar PTM terbatas. Selanjutnya, pelaksanaan PTM ini, pihaknya terus melakukan monitoring secara berkala.
Baca Juga: Bahas Pembangunan Berkelanjutan, UPN Veteran Jatim Hadirkan Profesor dari Jepang hingga Malaysia
“Kami juga melakukan tes swab kepada siswa dan guru secara rutin, hasilnya hingga saat ini tidak ditemukan kluster sekolah di Kota Surabaya,” ungkap dia.
Namun, Supomo juga menerangkan, bahwa pihaknya bersama Pakar Epidemiologi dan Pakar Kesehatan Masyarakat, telah menyepakati penerapan PTM secara 100 persen di Kota Pahlawan. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
“Pertimbangannya, kami menunggu usai bulan Desember, yang diperkirakan ada eskalasi dari Covid-19,” terang dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang sangat serius dalam mempersiapkan tahapan-tahapan pada pelaksanaan PTM.
Baca Juga: Jadi Anggota GNLC Pertama di RI, Surabaya Siap Berbagi Praktik Terbaik dalam Konferensi UNESCO
“Kota Surabaya sangat luar biasa, karena kasus Covid-19 turun dengan sangat drastis. Pemerintah dan Dinas Pendidikan juga sangat siap dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan PTM,” ungkap Agustina.
Oleh karena itu, Agustina mengatakan, bahwa Kota Surabaya layak menjadi kota percontohan dalam kesiapan tahapan dan pelaksanaan PTM. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mempersiapkan diri menuju penerapan pelaksanaan PTM 100 persen.
“Surabaya memiliki cara yang kongkrit dalam menghindari kluster sekolah dengan menggelar tes swab berkala. Hal ini membuat Surabaya sangat baik menjadi percontohan untuk pelaksanaan persiapan PTM bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor : redaksi
