Swaranews.com - Menanggapi pemberitaan di beberapa media massa terkait pelarangan pemasangan bendera merah putih. Management CitraLand melalui kuasa hukumnya, Hamamudin menyampaikan bahwa Citraland menerapkan lingkungan taat hukum terhadap bangunan dan atau non bangunan yang ada dalam kawasan pengembangannya.
"Ini seiring dengan langkah Pemkot Surabaya, diantaranya melakukan penertiban kawasan terkait pendirian bangunan dan atau non bangunan termasuk tower-tower di dalam kawasan pengembangan Citraland Surabaya.," ujarnya, Senin (6/12/2021) di Surabaya Barat.
Baca Juga: PSI Kota Surabaya Gelar Kopdarsus Spektakuler Perkuat Dukungan Kemenangan Er-Ji
Hamamudin menyampaikan bahwa pada bagian ini, Pemerintah Kota Surabaya meminta management CitraLand Surabaya sebagai pihak pengelola kawasan untuk ikut mendukung penertiban tersebut. Aktivitas ini merupakan hasil dari rapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Selasa 31 Agustus 2021.
"Citraland Surabaya adalah kawasan yang terintegrasi yang terdiri dari 4 kecamatan dan 11 kelurahan. Sebagai kawasan yang terintegrasi, maka pengelolaan kawasan Citraland selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk berhubungan dengan perizinan baik bangunan maupun non bangunan, salah satunya adalah tower-tower yang berdiri di kawasan tersebut," bebernya.
Hamamudin menegaskan bahwa dalam pengembangan jaringan internet yang diberlakukan di wilayahnya, Citraland, mengacu pada ketentuan pemerintah agar layanan diberikan secara prima dari provider internet yang berstandar nasional, kredibel, bertanggungjawab, dan berkomitmen penuh terhadap segala aspek dalam rencana tata kelola yang semangatnya berbasis township dan terintegrasi.
"Terkait dengan laporan kepolisian yang dilakukan Saudara Anwari bernomor TBL/B/636.01/XII/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, manajemen CitraLand Surabaya menilai tidak ada relevansinya dengan pernyataan pers yang disampaikan bersangkutan, Jumat (3/12/2021). Laporan kepolisian tersebut terkait perkara penganiayaan," sebutnya.
Baca Juga: Kadin Surabaya Dukung “ArtSubs”, Pameran Seni Terbesar se Asia yang Digelar di Pos Bloc Kota Lama
Hamamudin menjelasakan, dalam konferensi pers itu disampaikan seolah-olah pihak satuan pengaman Citraland melakukan pelanggaran hukum terkait dengan penistaan bendera merah putih sebagai lambang negara yang tertuang dalam UU nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
"Faktanya, dalam penelusuran yang dilakukan manajemen Citraland, pihak satuan pengamanan Citraland sedang menjalankan tugasnya untuk mencegah Saudara Anwari mendirikan tower yang berpotensi melanggar regulasi mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)," terangnya.
Hamamudin Kuasa Hukum Citraland Surabaya mengatakan saat kejadian, 15 Oktober 2021 di Kawasan Northwest Perumahan Citraland Surabaya, tim satuan pengaman Citraland sesuai S.O.Pnya melaksanakan tugasnya dengan menanyakan perijinan pembangunan tower yang diduga akan dilakukan oleh Anwari dari Turbo Net.
Baca Juga: Hari Santri Nasional Dimeriahkan Drama Kolosal di Tugu Pahlawan
“Namun penanganan standar tersebut direaksi Saudara Anwari secara emosional sambil membawa bendera yang sudah dia siapkan. Kenyataannya pada saat itu, tower yang sudah berdiri sebelumnya, sudah ada bendera, jadi tidak benar pihak security kami melarang saudara Anwari memasang bendera merah putih," ungkap Hamamudin.
Menurutnya, pemasangan bendera berdasar UU nomor 24 tahun 2009 pun ada prosedurnya. Diantaranya tertuang di pasal 7 ayat (5) : Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.
"Selain itu di pasal 13 ayat (1), disebutkan juga tata cara pemasangan bendera yang tidak sembarangan : Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara," pungkasnya. (mar)
Editor : redaksi
