Swaranews.com - Dewan menganggap dari awal penanganan virus Covid -19 Pemkot Surabaya tidak pernah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Hal itu disampaikan oleh Mahfudz, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya.
Menurutnya, dariawal penanganan virus Corona di Kota Pahlawan ini, hingga saat ini tidak ada koordinasi sama sekali dari pihak eksekutif.
"Seharusnya, Pemkot Surabaya sebelum melakukan apapun, mereka berkoordinasi dengan dewan. Apalagi ini terkait penggunaan anggaran yang sangat besar," ujar Mahfudz di ruang kerjanya, Senin (30/3/2020).
Dia menyebutkan mungkin Pemkot menganggap dewan tidak ada, atau mereka punya pedoman sendiri. Mahfudz menyatakan bahwa setidaknya mereka memberikan informasi terkait penggunaan anggarannya.
"Bahkan ketika kita mengajak rapat beberapa Kepala dinas mereka menyatakan tidak bisa dan sibuk. Padahal kami tidak mengajak tatap muka. Kita bisa manfaatkan teleconference atau masih banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut," tegas Mahfudz.
Disinggung upaya pemkot yang melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan bilik-bilik srelisasi, Mahfudz langsung menyatakan ketidaksetujuannya.
"Dari awal saya sudah tidak setuju. Karena itu prodestan. Itu adalah cairan yang disemprotkan ketika kita akan masuk kandang hewan," terangnya.
Mahfudz menganggap pengadaan bilik steril oleh Pemkot hanyalah membuang uang rakyat Surabaya.
"Bilik steril itu sama sekali tidak ada fungsinya," bebernya.
Mahfudz menyarankan agar anggaran pengadaan bilik steril dimanfaatkan untuk membeli sembako dan dibagikan ke madyarakat.
"Sebab saat ini daya beli masyarakat Surabaya bukan menurun lagi. Tapi sudah hancur," tandasnya. (mar)
Editor : redaksi
