Swaranews.com - Merespon keluhan warga Kampung Lontong di Banyu Urip Lor terkait kenaikan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang melampaui batas, Wakil Walikota Surabaya Armuji mendatangi lokasi tersebut.
"Saya dapat laporan beberapa warga pelanggan PGN yang menerima tagihan gas yang melebihi batas wajar. Apalagi mereka termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah," ujar Armuji, Senin (27/12/2021).
Baca Juga: PSI Kota Surabaya Gelar Kopdarsus Spektakuler Perkuat Dukungan Kemenangan Er-Ji
Seperti diketahui, Perusahaan Gas Negara (PGN) memberlakukan kenaikan gas dalam tiga bulan terakhir yang dinilai tak masuk akal. Nominal tagihan yang harus dibayar warga pelanggan PGN mencapai Rp 15 juta hingga Rp 21 juta per bulan.
"Seharusnya pihak PGN bisa memprioritaskan dan membedakan tarif-tarif lainnya, karena perajin lontong tersebut tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terang Armuji.
Wakil Walikota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji ini menyatakan bahwa dirinya akan segera memanggil pihak PGN untuk menjelaskan terkait kenaikan tarif yang luar biasa mahal dan mencekik warga kecil tersebut.
"Termasuk perajin lontong di Banyuurip Lor," tuturnya.
Baca Juga: Kadin Surabaya Dukung “ArtSubs”, Pameran Seni Terbesar se Asia yang Digelar di Pos Bloc Kota Lama
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini berharap ke depan tidak ada lagi kejadian semacam ini yang dapat memberatkan pelaku UMKM. Bahkan, yang termasuk MBR.
Salah seorang perajin lontong, Tina yang sehari- hari memakai gas PGN untuk membuat lontong mengaku tagihan yang harus dibayar cukup besar.
" Bulan ini tagihan yang harus saya bayar Rp 21 juta. Ini jelas sangat memberatkan kami," pungkas dia.
Baca Juga: Hari Santri Nasional Dimeriahkan Drama Kolosal di Tugu Pahlawan
Hal yang hampir sama dialami Marni dengan pekerjaan yang sama, dirinya mengaku kaget dengan tagihan penggunaan gas yang mencapai belasan juta.
"Sudah dirapatkan di Komisi B DPRD Kota Surabaya. Tapi tagihannya masih tinggi," tutupnya. (mar)
Editor : redaksi
