Tatuk Efendi Borong Tempe Lalu Dibagikan Gratis Di Pasar Krukah

avatar swaranews.com
Tatik Efendi (baju biru lengan panjang) saat membegikan tempe dan tahu di Pasar Krukah Surabaya. (Imam)
Tatik Efendi (baju biru lengan panjang) saat membegikan tempe dan tahu di Pasar Krukah Surabaya. (Imam)

Swaranews.com - Para perajin tahu dan tempe di Surabaya sudah memulai aksi mogok produksi mulai hari ini hingga 23 Februari 2022 mendatang karena imbas naiknya harga kedelai di pasaran.

Sehingga menyebabkan stok tempe dan tahu sudah mulai susah ditemui di sejumlah pasar di Surabaya, namun masih ada beberapa pedagang yang menjual tahu dan tempe.

Baca Juga: Ketua Kadin Surabaya Usulkan 10 Terobosan untuk THR dan TRS

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPC Partai NasDem Kota Surabaya, Tatik Effendi.,S.H memborong ratusan tempe dan tahu dalam kunjungan pasar yang dilakukannya di Pasar Krukah, pada Senin (21/2/2022). 

Setelah memborong ratusan tempe dan tahu,Bunda Tatik, Panggilan akrab beliau langsung membagikan tempe - tempe tersebut kepada warga yang sedang kesulitan mencari tempe dan tahu saat itu juga di Pasar krukah.

Baca Juga: Peduli dan Ramah Lingkungan PKS Kota Surabaya Sebar Paket Hewan Kurban Idul Adha 1445H Pakai Kemasan

Hal itu dilakukannya karena ia melihat mirisnya krisis pangan yang terjadi saat ini dan terjadi di tengah - tengah kondisi Pandemi sang masih saja belum usai - usai ini.

“Krisis pangan terjadi bertubi-tubi, persoalan minyak goreng belum tuntas, sekarang lanjut krisis pasokan kedelai sehingga mengakibatkan kelangkaan tempe dan tahu di pasaran. Ini seharusnya jadi ujian bagi BUMN Pangan, mampu tidak ikut atasi kerentanan pangan di Indonesia,” kata Bunda Tatik.

Baca Juga: DPC Demokrat Kota Surabaya Berbagi Daging Kurban

Lebih lanjut Bunda Tatik mengatakan, Merujuk data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), hingga akhir Februari 2022 ini, stok kedelai impor hanya tersedia 300 ribu ton. Sedangkan rata-rata kebutuhan kedelai bulanan sekitar 250 ribu ton. 

Tatik mendesak kepada pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya spekulasi harga dan praktek kartel kedelai impor yang menyebabkan terjadinya oligopoli atau dikuasainya pasokan kedelai oleh segelintir perusahaan. (muz)

Editor : redaksi